100 Soal UAS Universitas Terbuka Kebijakan Publik (ADPU4410) & FSAP4103
100 Soal UAS Universitas Terbuka Kebijakan Publik (ADPU4410) & FSAP4103 - BERIKUT adalah Pilihan Ganda Lengkap Jawaban untuk bahan kisi-ksisi soal kamu, Mata kuliah Kebijakan Publik (ADPU4410 dan FSAP4103) di Universitas Terbuka menuntut mahasiswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi mampu menganalisis, membandingkan, dan mengkritisi proses kebijakan publik secara komprehensif. Artikel ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami pola soal UAS, terutama yang bersifat analitis, konseptual, dan aplikatif.
1. Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai “apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, definisi ini dikemukakan oleh:
A. Thomas Dye
B. Harold Lasswell
C. David Easton
D. William Dunn
Jawaban: A
2. Perbedaan utama antara kepentingan publik dan kepentingan privat terletak pada:
A. Aktor pembuat kebijakan
B. Sumber pendanaan
C. Dampak kolektif yang ditimbulkan
D. Mekanisme hukum
Jawaban: C
3. Kebijakan distributif dicirikan oleh:
A. Pembagian beban dan manfaat yang seimbang
B. Manfaat terfokus pada kelompok tertentu tanpa konflik besar
C. Regulasi ketat sektor privat
D. Pengurangan peran negara
Jawaban: B
4. Tipologi kebijakan regulatif umumnya menghasilkan:
A. Resistensi rendah
B. Konflik kepentingan tinggi
C. Konsensus politik luas
D. Dampak simbolik
Jawaban: B
5. Konsep “public choice” melihat kebijakan publik sebagai hasil dari:
A. Kepentingan elite semata
B. Pertimbangan moral
C. Interaksi rasional aktor-aktor yang berkepentingan
D. Tekanan masyarakat sipil
Jawaban: C
6. Kepentingan publik bersifat dinamis karena:
A. Selalu ditentukan pemerintah
B. Dipengaruhi konteks sosial-politik
C. Bersumber dari hukum positif
D. Ditentukan konstitusi
Jawaban: B
7. Kebijakan simbolik lebih menekankan pada:
A. Dampak nyata
B. Efektivitas anggaran
C. Nilai dan pesan politik
D. Distribusi manfaat
Jawaban: C
8. Kebijakan redistributif biasanya menimbulkan:
A. Dukungan luas
B. Konflik ideologis
C. Ketidakpedulian publik
D. Netralitas politik
Jawaban: B
9. Kebijakan publik berbeda dari keputusan publik karena:
A. Bersifat individual
B. Tidak mengikat
C. Memiliki legitimasi dan daya paksa
D. Tidak berbasis hukum
Jawaban: C
10. Inti dari kebijakan publik adalah:
A. Proses administratif
B. Pilihan politik yang berdampak luas
C. Tindakan birokrasi
D. Program teknis
Jawaban: B
11. Model rasional dalam kebijakan publik mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan:
A. Bertindak intuitif
B. Memiliki informasi sempurna
C. Mengutamakan tekanan politik
D. Menghindari konflik
Jawaban: B
12. Kritik utama terhadap model rasional adalah:
A. Terlalu normatif
B. Tidak realistis dalam praktik
C. Mengabaikan aktor politik
D. Terlalu teknis
Jawaban: B
13. Model inkremental menekankan pada:
A. Perubahan besar
B. Status quo
C. Perubahan bertahap
D. Reformasi struktural
Jawaban: C
14. Pendekatan deliberatif menempatkan warga sebagai:
A. Objek kebijakan
B. Penerima manfaat
C. Subjek dalam proses dialog
D. Penonton kebijakan
Jawaban: C
15. Analisis kebijakan publik bertujuan utama untuk:
A. Membenarkan keputusan politik
B. Memberi alternatif solusi
C. Mempercepat birokrasi
D. Mengurangi partisipasi
Jawaban: B
16. Model mixed scanning menggabungkan:
A. Rasional dan inkremental
B. Deliberatif dan teknokratis
C. Elitis dan pluralis
D. Top-down dan bottom-up
Jawaban: A
17. Kebijakan deliberatif menuntut adanya:
A. Keputusan cepat
B. Dialog inklusif dan setara
C. Dominasi pakar
D. Sentralisasi keputusan
Jawaban: B
18. Analisis biaya-manfaat termasuk dalam pendekatan:
A. Kualitatif
B. Normatif
C. Kuantitatif rasional
D. Partisipatif
Jawaban: C
19. Model elite melihat kebijakan publik sebagai produk dari:
A. Kehendak rakyat
B. Negosiasi masyarakat sipil
C. Kepentingan kelompok berkuasa
D. Administrasi netral
Jawaban: C
20. Kelemahan utama pendekatan teknokratis adalah:
A. Terlalu politis
B. Mengabaikan nilai sosial
C. Kurang data
D. Lamban
Jawaban: B
21. Proses kebijakan publik bersifat siklik karena:
A. Selalu berulang tanpa akhir
B. Setiap tahap saling memengaruhi
C. Ditentukan anggaran
D. Bersifat linear
Jawaban: B
22. Masalah publik berbeda dari masalah privat karena:
A. Skalanya kecil
B. Tidak berdampak sosial
C. Menyangkut kepentingan kolektif
D. Bersifat personal
Jawaban: C
23. Karakteristik masalah publik yang “wicked problem” adalah:
A. Mudah diselesaikan
B. Memiliki solusi tunggal
C. Kompleks dan multidimensional
D. Bersifat teknis
Jawaban: C
24. Pendekatan teknokratis menekankan pada:
A. Legitimasi politik
B. Keahlian dan data
C. Aspirasi publik
D. Tekanan media
Jawaban: B
25. Pendekatan demokratis menitikberatkan pada:
A. Efisiensi
B. Kecepatan
C. Partisipasi dan legitimasi
D. Rasionalitas ekonomi
Jawaban: C
26. Identifikasi masalah kebijakan yang keliru akan berdampak pada:
A. Efektivitas tinggi
B. Kebijakan tepat sasaran
C. Solusi tidak relevan
D. Dukungan publik luas
Jawaban: C
27. Masalah kebijakan bersifat subjektif karena:
A. Ditentukan hukum
B. Dipersepsikan berbeda oleh aktor
C. Selalu objektif
D. Tidak politis
Jawaban: B
28. Ruang lingkup kebijakan menentukan:
A. Aktor pelaksana
B. Batas intervensi negara
C. Nilai ideologis
D. Preferensi publik
Jawaban: B
29. Kebijakan yang gagal sering kali disebabkan oleh:
A. Kekurangan anggaran
B. Salah perumusan masalah
C. Regulasi berlebihan
D. Dukungan publik
Jawaban: B
30. Proses teknokratis cenderung kuat dalam:
A. Negara otoriter
B. Negara berkembang
C. Negara dengan birokrasi profesional
D. Negara konflik
Jawaban: C
31. Suatu kondisi sosial belum tentu menjadi masalah kebijakan publik karena…
A. Tidak menimbulkan konflik
B. Tidak menarik perhatian media
C. Belum dianggap penting oleh aktor kebijakan
D. Tidak berdampak ekonomi
E. Tidak diukur secara statistik
Jawaban: C
32. Proses mengubah kondisi sosial menjadi masalah kebijakan disebut…
A. Agenda setting
B. Problem structuring
C. Policy design
D. Policy adoption
E. Policy legitimation
Jawaban: B
33. Masalah kebijakan yang bersifat wicked problem ditandai oleh…
A. Solusi tunggal dan pasti
B. Batas masalah yang jelas
C. Banyak aktor dengan kepentingan berbeda
D. Data yang lengkap
E. Waktu penyelesaian singkat
Jawaban: C
34. Perbedaan utama antara masalah privat dan masalah publik adalah…
A. Skala dampaknya
B. Jumlah korban
C. Tingkat legalitas
D. Keterlibatan negara
E. Kompleksitas teknis
Jawaban: D
35. Masalah kemiskinan disebut masalah publik karena…
A. Menyentuh emosi publik
B. Tidak bisa diselesaikan individu
C. Menyangkut kepentingan kolektif
D. Berhubungan dengan ekonomi global
E. Diperdebatkan akademisi
Jawaban: C
36. Salah satu kesalahan umum dalam perumusan masalah kebijakan adalah…
A. Menggunakan data
B. Fokus pada gejala, bukan akar masalah
C. Melibatkan publik
D. Mengkaji dampak
E. Melakukan konsultasi ahli
Jawaban: B
37. Framing masalah kebijakan sangat menentukan karena…
A. Menentukan anggaran
B. Menentukan aktor pelaksana
C. Menentukan solusi yang dipilih
D. Menentukan legitimasi hukum
E. Menentukan evaluasi akhir
Jawaban: C
38. Wilayah kebijakan publik merujuk pada…
A. Lokasi geografis kebijakan
B. Batas administrasi negara
C. Ruang lingkup substansi kebijakan
D. Tingkat pemerintahan
E. Skala prioritas
Jawaban: C
39. Jika masalah didefinisikan terlalu sempit, maka risiko kebijakan adalah…
A. Tidak populer
B. Tidak efisien
C. Salah sasaran
D. Mahal
E. Tidak legal
Jawaban: C
40. Aktor yang paling berperan dalam tahap awal identifikasi masalah adalah…
A. Birokrasi
B. Legislatif
C. Media dan masyarakat
D. Pengadilan
E. Auditor
Jawaban: C
41. Agenda kebijakan adalah…
A. Daftar masalah sosial
B. Semua tuntutan masyarakat
C. Masalah yang dipilih untuk ditangani pemerintah
D. Program kerja pemerintah
E. Rencana anggaran
Jawaban: C
42. Perbedaan systemic agenda dan institutional agenda terletak pada…
A. Skala masalah
B. Tingkat legalitas
C. Siapa yang membahas
D. Tahap kebijakan
E. Sumber masalah
Jawaban: C
43. Masalah masuk agenda pemerintah biasanya karena…
A. Mendesak
B. Murah
C. Tekanan politik dan publik
D. Mudah diselesaikan
E. Ada anggaran
Jawaban: C
44. Teori multiple streams menekankan pertemuan antara…
A. Negara dan pasar
B. Masalah, kebijakan, dan politik
C. Eksekutif dan legislatif
D. Publik dan swasta
E. Pusat dan daerah
Jawaban: B
45. Policy window berarti…
A. Masa evaluasi kebijakan
B. Kesempatan terbukanya agenda
C. Forum diskusi kebijakan
D. Mekanisme legislasi
E. Media kebijakan
Jawaban: B
46. Media massa berperan dalam agenda setting karena…
A. Membuat kebijakan
B. Mengontrol anggaran
C. Membentuk persepsi publik
D. Menyusun regulasi
E. Menjalankan program
Jawaban: C
47. Tidak semua masalah publik masuk agenda karena…
A. Keterbatasan waktu dan sumber daya
B. Kurangnya data
C. Tidak legal
D. Tidak populer
E. Tidak ada solusi
Jawaban: A
48. Agenda kebijakan bersifat dinamis karena…
A. Dipengaruhi anggaran
B. Dipengaruhi perubahan politik
C. Dipengaruhi birokrasi
D. Dipengaruhi hukum
E. Dipengaruhi teknologi
Jawaban: B
49. Aktor informal dalam agenda kebijakan adalah…
A. Menteri
B. DPR
C. LSM dan kelompok kepentingan
D. Presiden
E. Birokrat
Jawaban: C
50. Kegagalan agenda setting dapat menyebabkan…
A. Pemborosan anggaran
B. Kebijakan tidak relevan
C. Konflik politik
D. Evaluasi sulit
E. Implementasi lambat
Jawaban: B
51. Formulasi kebijakan adalah tahap…
A. Penetapan masalah
B. Penyusunan alternatif kebijakan
C. Pelaksanaan kebijakan
D. Pengawasan kebijakan
E. Evaluasi kebijakan
Jawaban: B
52. Model rasional dalam formulasi kebijakan mengasumsikan…
A. Informasi terbatas
B. Aktor irasional
C. Informasi lengkap dan tujuan jelas
D. Konflik kepentingan
E. Tekanan politik
Jawaban: C
53. Kritik utama terhadap model rasional adalah…
A. Terlalu sederhana
B. Tidak realistis
C. Tidak demokratis
D. Tidak legal
E. Tidak efisien
Jawaban: B
54. Model inkremental menekankan kebijakan sebagai…
A. Lompatan besar
B. Perubahan kecil bertahap
C. Keputusan politis
D. Keputusan teknokratis
E. Kebijakan ideal
Jawaban: B
55. Aktor kunci dalam formulasi kebijakan adalah…
A. Publik saja
B. Media
C. Pembuat keputusan dan ahli
D. Auditor
E. Pengadilan
Jawaban: C
56. Legitimasi kebijakan diperlukan agar…
A. Murah
B. Efektif secara teknis
C. Diterima publik
D. Cepat dilaksanakan
E. Mudah dievaluasi
Jawaban: C
57. Desain kebijakan mencakup…
A. Evaluasi dampak
B. Instrumen dan target kebijakan
C. Implementasi lapangan
D. Pengawasan
E. Pelaporan
Jawaban: B
58. Instrumen kebijakan yang bersifat persuasif adalah…
A. Pajak
B. Subsidi
C. Regulasi
D. Edukasi publik
E. Sanksi
Jawaban: D
59. Konflik dalam formulasi kebijakan biasanya terjadi karena…
A. Kurangnya data
B. Perbedaan kepentingan aktor
C. Keterbatasan anggaran
D. Tekanan waktu
E. Kualitas SDM
Jawaban: B
60. Hasil akhir formulasi kebijakan berupa…
A. Masalah kebijakan
B. Agenda kebijakan
C. Alternatif kebijakan terpilih
D. Evaluasi kebijakan
E. Dampak kebijakan
Jawaban: C
61. Implementasi kebijakan adalah…
A. Perumusan kebijakan
B. Penerjemahan kebijakan ke tindakan
C. Evaluasi kebijakan
D. Legitimasi kebijakan
E. Pengawasan kebijakan
Jawaban: B
62. Model implementasi top-down menekankan…
A. Partisipasi masyarakat
B. Diskresi pelaksana
C. Kepatuhan terhadap aturan pusat
D. Fleksibilitas lokal
E. Adaptasi sosial
Jawaban: C
63. Model bottom-up menekankan peran…
A. Presiden
B. Legislator
C. Street-level bureaucrats
D. Auditor
E. Hakim
Jawaban: C
64. Kegagalan implementasi sering disebabkan oleh…
A. Kebijakan bagus di atas kertas
B. Kurangnya koordinasi
C. Banyaknya aktor
D. Evaluasi lemah
E. Regulasi kuat
Jawaban: B
65. Instrumen kebijakan berfungsi untuk…
A. Mengukur dampak
B. Mengendalikan perilaku sasaran
C. Menilai kinerja
D. Mengawasi aktor
E. Mengatur anggaran
Jawaban: B
66. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk…
A. Menghentikan kebijakan
B. Menilai keberhasilan dan dampak
C. Mengganti aktor
D. Mengurangi anggaran
E. Mengubah regulasi
Jawaban: B
67. Evaluasi formatif dilakukan pada tahap…
A. Awal implementasi
B. Akhir kebijakan
C. Setelah kebijakan berakhir
D. Sebelum formulasi
E. Setelah perubahan kebijakan
Jawaban: A
68. Evaluasi sumatif dilakukan untuk…
A. Perbaikan pelaksanaan
B. Penilaian akhir kebijakan
C. Perumusan ulang masalah
D. Agenda setting
E. Formulasi kebijakan
Jawaban: B
69. Kriteria efektivitas kebijakan berarti…
A. Murah
B. Cepat
C. Mencapai tujuan
D. Legal
E. Populer
Jawaban: C
70. Analisis dampak kebijakan menilai…
A. Proses kebijakan
B. Aktor kebijakan
C. Konsekuensi kebijakan
D. Anggaran
E. Regulasi
Jawaban: C
71. Dampak tidak langsung kebijakan seringkali…
A. Mudah diprediksi
B. Tidak penting
C. Tidak disengaja
D. Positif
E. Legal
Jawaban: C
72. Evaluasi kebijakan penting untuk…
A. Mencari kesalahan
B. Akuntabilitas publik
C. Menghukum aktor
D. Mengganti pemimpin
E. Menaikkan anggaran
Jawaban: B
73. Kebijakan yang tidak efektif seharusnya…
A. Dipertahankan
B. Diabaikan
C. Diubah atau dihentikan
D. Diperluas
E. Dipopulerkan
Jawaban: C
74. Perubahan kebijakan biasanya dipicu oleh…
A. Evaluasi dan tekanan publik
B. Anggaran besar
C. Pergantian aktor
D. Media
E. Teknologi
Jawaban: A
75. Perubahan kebijakan tidak selalu berarti…
A. Kegagalan
B. Adaptasi
C. Pembelajaran
D. Respon konteks
E. Inovasi
Jawaban: A
76. Implementasi perubahan kebijakan memerlukan…
A. Regulasi baru saja
B. Aktor lama
C. Penyesuaian institusional
D. Evaluasi ulang masalah
E. Anggaran kecil
Jawaban: C
77. Inti dari siklus kebijakan publik adalah…
A. Linear
B. Statis
C. Dinamis dan berulang
D. Administratif
E. Legalistik
Jawaban: C
78. Evaluasi kebijakan yang menilai kesesuaian antara tujuan dan hasil disebut evaluasi:
A. Proses
B. Dampak
C. Efektivitas
D. Efisiensi
Jawaban: C
85. Kegagalan implementasi menurut Pressman dan Wildavsky disebabkan oleh:
A. Kurangnya legitimasi
B. Banyaknya titik keputusan
C. Konflik elite
D. Kekurangan regulasi
Jawaban: B
94. Perubahan kebijakan bersifat incremental karena:
A. Menghindari resistensi
B. Tekanan hukum
C. Keterbatasan anggaran
D. Intervensi donor
Jawaban: A
100. Arti penting perubahan kebijakan adalah:
A. Menyesuaikan dinamika masalah publik
B. Mengganti elite
C. Menghapus kebijakan lama
D. Mempercepat birokrasi
Jawaban: A
Penutup Akademik
demikian 100 Soal UAS Universitas Terbuka Kebijakan Publik (ADPU4410) & FSAP4103 yang bisa anda pahami matakuliah kebijakan publik, menegaskan bahwa soal-soal UAS UT tidak lagi menuntut hafalan, tetapi kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap praktik kebijakan publik di Indonesia. Mahasiswa yang mampu mengaitkan teori dengan realitas sosial akan lebih siap menghadapi ujian dan praktik kebijakan di lapangan.
1. Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai “apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, definisi ini dikemukakan oleh:
A. Thomas Dye
B. Harold Lasswell
C. David Easton
D. William Dunn
Jawaban: A
2. Perbedaan utama antara kepentingan publik dan kepentingan privat terletak pada:
A. Aktor pembuat kebijakan
B. Sumber pendanaan
C. Dampak kolektif yang ditimbulkan
D. Mekanisme hukum
Jawaban: C
3. Kebijakan distributif dicirikan oleh:
A. Pembagian beban dan manfaat yang seimbang
B. Manfaat terfokus pada kelompok tertentu tanpa konflik besar
C. Regulasi ketat sektor privat
D. Pengurangan peran negara
Jawaban: B
4. Tipologi kebijakan regulatif umumnya menghasilkan:
A. Resistensi rendah
B. Konflik kepentingan tinggi
C. Konsensus politik luas
D. Dampak simbolik
Jawaban: B
5. Konsep “public choice” melihat kebijakan publik sebagai hasil dari:
A. Kepentingan elite semata
B. Pertimbangan moral
C. Interaksi rasional aktor-aktor yang berkepentingan
D. Tekanan masyarakat sipil
Jawaban: C
6. Kepentingan publik bersifat dinamis karena:
A. Selalu ditentukan pemerintah
B. Dipengaruhi konteks sosial-politik
C. Bersumber dari hukum positif
D. Ditentukan konstitusi
Jawaban: B
7. Kebijakan simbolik lebih menekankan pada:
A. Dampak nyata
B. Efektivitas anggaran
C. Nilai dan pesan politik
D. Distribusi manfaat
Jawaban: C
8. Kebijakan redistributif biasanya menimbulkan:
A. Dukungan luas
B. Konflik ideologis
C. Ketidakpedulian publik
D. Netralitas politik
Jawaban: B
9. Kebijakan publik berbeda dari keputusan publik karena:
A. Bersifat individual
B. Tidak mengikat
C. Memiliki legitimasi dan daya paksa
D. Tidak berbasis hukum
Jawaban: C
10. Inti dari kebijakan publik adalah:
A. Proses administratif
B. Pilihan politik yang berdampak luas
C. Tindakan birokrasi
D. Program teknis
Jawaban: B
11. Model rasional dalam kebijakan publik mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan:
A. Bertindak intuitif
B. Memiliki informasi sempurna
C. Mengutamakan tekanan politik
D. Menghindari konflik
Jawaban: B
12. Kritik utama terhadap model rasional adalah:
A. Terlalu normatif
B. Tidak realistis dalam praktik
C. Mengabaikan aktor politik
D. Terlalu teknis
Jawaban: B
13. Model inkremental menekankan pada:
A. Perubahan besar
B. Status quo
C. Perubahan bertahap
D. Reformasi struktural
Jawaban: C
14. Pendekatan deliberatif menempatkan warga sebagai:
A. Objek kebijakan
B. Penerima manfaat
C. Subjek dalam proses dialog
D. Penonton kebijakan
Jawaban: C
15. Analisis kebijakan publik bertujuan utama untuk:
A. Membenarkan keputusan politik
B. Memberi alternatif solusi
C. Mempercepat birokrasi
D. Mengurangi partisipasi
Jawaban: B
16. Model mixed scanning menggabungkan:
A. Rasional dan inkremental
B. Deliberatif dan teknokratis
C. Elitis dan pluralis
D. Top-down dan bottom-up
Jawaban: A
17. Kebijakan deliberatif menuntut adanya:
A. Keputusan cepat
B. Dialog inklusif dan setara
C. Dominasi pakar
D. Sentralisasi keputusan
Jawaban: B
18. Analisis biaya-manfaat termasuk dalam pendekatan:
A. Kualitatif
B. Normatif
C. Kuantitatif rasional
D. Partisipatif
Jawaban: C
19. Model elite melihat kebijakan publik sebagai produk dari:
A. Kehendak rakyat
B. Negosiasi masyarakat sipil
C. Kepentingan kelompok berkuasa
D. Administrasi netral
Jawaban: C
20. Kelemahan utama pendekatan teknokratis adalah:
A. Terlalu politis
B. Mengabaikan nilai sosial
C. Kurang data
D. Lamban
Jawaban: B
21. Proses kebijakan publik bersifat siklik karena:
A. Selalu berulang tanpa akhir
B. Setiap tahap saling memengaruhi
C. Ditentukan anggaran
D. Bersifat linear
Jawaban: B
22. Masalah publik berbeda dari masalah privat karena:
A. Skalanya kecil
B. Tidak berdampak sosial
C. Menyangkut kepentingan kolektif
D. Bersifat personal
Jawaban: C
23. Karakteristik masalah publik yang “wicked problem” adalah:
A. Mudah diselesaikan
B. Memiliki solusi tunggal
C. Kompleks dan multidimensional
D. Bersifat teknis
Jawaban: C
24. Pendekatan teknokratis menekankan pada:
A. Legitimasi politik
B. Keahlian dan data
C. Aspirasi publik
D. Tekanan media
Jawaban: B
25. Pendekatan demokratis menitikberatkan pada:
A. Efisiensi
B. Kecepatan
C. Partisipasi dan legitimasi
D. Rasionalitas ekonomi
Jawaban: C
26. Identifikasi masalah kebijakan yang keliru akan berdampak pada:
A. Efektivitas tinggi
B. Kebijakan tepat sasaran
C. Solusi tidak relevan
D. Dukungan publik luas
Jawaban: C
27. Masalah kebijakan bersifat subjektif karena:
A. Ditentukan hukum
B. Dipersepsikan berbeda oleh aktor
C. Selalu objektif
D. Tidak politis
Jawaban: B
28. Ruang lingkup kebijakan menentukan:
A. Aktor pelaksana
B. Batas intervensi negara
C. Nilai ideologis
D. Preferensi publik
Jawaban: B
29. Kebijakan yang gagal sering kali disebabkan oleh:
A. Kekurangan anggaran
B. Salah perumusan masalah
C. Regulasi berlebihan
D. Dukungan publik
Jawaban: B
30. Proses teknokratis cenderung kuat dalam:
A. Negara otoriter
B. Negara berkembang
C. Negara dengan birokrasi profesional
D. Negara konflik
Jawaban: C
31. Suatu kondisi sosial belum tentu menjadi masalah kebijakan publik karena…
A. Tidak menimbulkan konflik
B. Tidak menarik perhatian media
C. Belum dianggap penting oleh aktor kebijakan
D. Tidak berdampak ekonomi
E. Tidak diukur secara statistik
Jawaban: C
32. Proses mengubah kondisi sosial menjadi masalah kebijakan disebut…
A. Agenda setting
B. Problem structuring
C. Policy design
D. Policy adoption
E. Policy legitimation
Jawaban: B
33. Masalah kebijakan yang bersifat wicked problem ditandai oleh…
A. Solusi tunggal dan pasti
B. Batas masalah yang jelas
C. Banyak aktor dengan kepentingan berbeda
D. Data yang lengkap
E. Waktu penyelesaian singkat
Jawaban: C
34. Perbedaan utama antara masalah privat dan masalah publik adalah…
A. Skala dampaknya
B. Jumlah korban
C. Tingkat legalitas
D. Keterlibatan negara
E. Kompleksitas teknis
Jawaban: D
35. Masalah kemiskinan disebut masalah publik karena…
A. Menyentuh emosi publik
B. Tidak bisa diselesaikan individu
C. Menyangkut kepentingan kolektif
D. Berhubungan dengan ekonomi global
E. Diperdebatkan akademisi
Jawaban: C
36. Salah satu kesalahan umum dalam perumusan masalah kebijakan adalah…
A. Menggunakan data
B. Fokus pada gejala, bukan akar masalah
C. Melibatkan publik
D. Mengkaji dampak
E. Melakukan konsultasi ahli
Jawaban: B
37. Framing masalah kebijakan sangat menentukan karena…
A. Menentukan anggaran
B. Menentukan aktor pelaksana
C. Menentukan solusi yang dipilih
D. Menentukan legitimasi hukum
E. Menentukan evaluasi akhir
Jawaban: C
38. Wilayah kebijakan publik merujuk pada…
A. Lokasi geografis kebijakan
B. Batas administrasi negara
C. Ruang lingkup substansi kebijakan
D. Tingkat pemerintahan
E. Skala prioritas
Jawaban: C
39. Jika masalah didefinisikan terlalu sempit, maka risiko kebijakan adalah…
A. Tidak populer
B. Tidak efisien
C. Salah sasaran
D. Mahal
E. Tidak legal
Jawaban: C
40. Aktor yang paling berperan dalam tahap awal identifikasi masalah adalah…
A. Birokrasi
B. Legislatif
C. Media dan masyarakat
D. Pengadilan
E. Auditor
Jawaban: C
41. Agenda kebijakan adalah…
A. Daftar masalah sosial
B. Semua tuntutan masyarakat
C. Masalah yang dipilih untuk ditangani pemerintah
D. Program kerja pemerintah
E. Rencana anggaran
Jawaban: C
42. Perbedaan systemic agenda dan institutional agenda terletak pada…
A. Skala masalah
B. Tingkat legalitas
C. Siapa yang membahas
D. Tahap kebijakan
E. Sumber masalah
Jawaban: C
43. Masalah masuk agenda pemerintah biasanya karena…
A. Mendesak
B. Murah
C. Tekanan politik dan publik
D. Mudah diselesaikan
E. Ada anggaran
Jawaban: C
44. Teori multiple streams menekankan pertemuan antara…
A. Negara dan pasar
B. Masalah, kebijakan, dan politik
C. Eksekutif dan legislatif
D. Publik dan swasta
E. Pusat dan daerah
Jawaban: B
45. Policy window berarti…
A. Masa evaluasi kebijakan
B. Kesempatan terbukanya agenda
C. Forum diskusi kebijakan
D. Mekanisme legislasi
E. Media kebijakan
Jawaban: B
46. Media massa berperan dalam agenda setting karena…
A. Membuat kebijakan
B. Mengontrol anggaran
C. Membentuk persepsi publik
D. Menyusun regulasi
E. Menjalankan program
Jawaban: C
47. Tidak semua masalah publik masuk agenda karena…
A. Keterbatasan waktu dan sumber daya
B. Kurangnya data
C. Tidak legal
D. Tidak populer
E. Tidak ada solusi
Jawaban: A
48. Agenda kebijakan bersifat dinamis karena…
A. Dipengaruhi anggaran
B. Dipengaruhi perubahan politik
C. Dipengaruhi birokrasi
D. Dipengaruhi hukum
E. Dipengaruhi teknologi
Jawaban: B
49. Aktor informal dalam agenda kebijakan adalah…
A. Menteri
B. DPR
C. LSM dan kelompok kepentingan
D. Presiden
E. Birokrat
Jawaban: C
50. Kegagalan agenda setting dapat menyebabkan…
A. Pemborosan anggaran
B. Kebijakan tidak relevan
C. Konflik politik
D. Evaluasi sulit
E. Implementasi lambat
Jawaban: B
51. Formulasi kebijakan adalah tahap…
A. Penetapan masalah
B. Penyusunan alternatif kebijakan
C. Pelaksanaan kebijakan
D. Pengawasan kebijakan
E. Evaluasi kebijakan
Jawaban: B
52. Model rasional dalam formulasi kebijakan mengasumsikan…
A. Informasi terbatas
B. Aktor irasional
C. Informasi lengkap dan tujuan jelas
D. Konflik kepentingan
E. Tekanan politik
Jawaban: C
53. Kritik utama terhadap model rasional adalah…
A. Terlalu sederhana
B. Tidak realistis
C. Tidak demokratis
D. Tidak legal
E. Tidak efisien
Jawaban: B
54. Model inkremental menekankan kebijakan sebagai…
A. Lompatan besar
B. Perubahan kecil bertahap
C. Keputusan politis
D. Keputusan teknokratis
E. Kebijakan ideal
Jawaban: B
55. Aktor kunci dalam formulasi kebijakan adalah…
A. Publik saja
B. Media
C. Pembuat keputusan dan ahli
D. Auditor
E. Pengadilan
Jawaban: C
56. Legitimasi kebijakan diperlukan agar…
A. Murah
B. Efektif secara teknis
C. Diterima publik
D. Cepat dilaksanakan
E. Mudah dievaluasi
Jawaban: C
57. Desain kebijakan mencakup…
A. Evaluasi dampak
B. Instrumen dan target kebijakan
C. Implementasi lapangan
D. Pengawasan
E. Pelaporan
Jawaban: B
58. Instrumen kebijakan yang bersifat persuasif adalah…
A. Pajak
B. Subsidi
C. Regulasi
D. Edukasi publik
E. Sanksi
Jawaban: D
59. Konflik dalam formulasi kebijakan biasanya terjadi karena…
A. Kurangnya data
B. Perbedaan kepentingan aktor
C. Keterbatasan anggaran
D. Tekanan waktu
E. Kualitas SDM
Jawaban: B
60. Hasil akhir formulasi kebijakan berupa…
A. Masalah kebijakan
B. Agenda kebijakan
C. Alternatif kebijakan terpilih
D. Evaluasi kebijakan
E. Dampak kebijakan
Jawaban: C
61. Implementasi kebijakan adalah…
A. Perumusan kebijakan
B. Penerjemahan kebijakan ke tindakan
C. Evaluasi kebijakan
D. Legitimasi kebijakan
E. Pengawasan kebijakan
Jawaban: B
62. Model implementasi top-down menekankan…
A. Partisipasi masyarakat
B. Diskresi pelaksana
C. Kepatuhan terhadap aturan pusat
D. Fleksibilitas lokal
E. Adaptasi sosial
Jawaban: C
63. Model bottom-up menekankan peran…
A. Presiden
B. Legislator
C. Street-level bureaucrats
D. Auditor
E. Hakim
Jawaban: C
64. Kegagalan implementasi sering disebabkan oleh…
A. Kebijakan bagus di atas kertas
B. Kurangnya koordinasi
C. Banyaknya aktor
D. Evaluasi lemah
E. Regulasi kuat
Jawaban: B
65. Instrumen kebijakan berfungsi untuk…
A. Mengukur dampak
B. Mengendalikan perilaku sasaran
C. Menilai kinerja
D. Mengawasi aktor
E. Mengatur anggaran
Jawaban: B
66. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk…
A. Menghentikan kebijakan
B. Menilai keberhasilan dan dampak
C. Mengganti aktor
D. Mengurangi anggaran
E. Mengubah regulasi
Jawaban: B
67. Evaluasi formatif dilakukan pada tahap…
A. Awal implementasi
B. Akhir kebijakan
C. Setelah kebijakan berakhir
D. Sebelum formulasi
E. Setelah perubahan kebijakan
Jawaban: A
68. Evaluasi sumatif dilakukan untuk…
A. Perbaikan pelaksanaan
B. Penilaian akhir kebijakan
C. Perumusan ulang masalah
D. Agenda setting
E. Formulasi kebijakan
Jawaban: B
69. Kriteria efektivitas kebijakan berarti…
A. Murah
B. Cepat
C. Mencapai tujuan
D. Legal
E. Populer
Jawaban: C
70. Analisis dampak kebijakan menilai…
A. Proses kebijakan
B. Aktor kebijakan
C. Konsekuensi kebijakan
D. Anggaran
E. Regulasi
Jawaban: C
71. Dampak tidak langsung kebijakan seringkali…
A. Mudah diprediksi
B. Tidak penting
C. Tidak disengaja
D. Positif
E. Legal
Jawaban: C
72. Evaluasi kebijakan penting untuk…
A. Mencari kesalahan
B. Akuntabilitas publik
C. Menghukum aktor
D. Mengganti pemimpin
E. Menaikkan anggaran
Jawaban: B
73. Kebijakan yang tidak efektif seharusnya…
A. Dipertahankan
B. Diabaikan
C. Diubah atau dihentikan
D. Diperluas
E. Dipopulerkan
Jawaban: C
74. Perubahan kebijakan biasanya dipicu oleh…
A. Evaluasi dan tekanan publik
B. Anggaran besar
C. Pergantian aktor
D. Media
E. Teknologi
Jawaban: A
75. Perubahan kebijakan tidak selalu berarti…
A. Kegagalan
B. Adaptasi
C. Pembelajaran
D. Respon konteks
E. Inovasi
Jawaban: A
76. Implementasi perubahan kebijakan memerlukan…
A. Regulasi baru saja
B. Aktor lama
C. Penyesuaian institusional
D. Evaluasi ulang masalah
E. Anggaran kecil
Jawaban: C
77. Inti dari siklus kebijakan publik adalah…
A. Linear
B. Statis
C. Dinamis dan berulang
D. Administratif
E. Legalistik
Jawaban: C
78. Evaluasi kebijakan yang menilai kesesuaian antara tujuan dan hasil disebut evaluasi:
A. Proses
B. Dampak
C. Efektivitas
D. Efisiensi
Jawaban: C
85. Kegagalan implementasi menurut Pressman dan Wildavsky disebabkan oleh:
A. Kurangnya legitimasi
B. Banyaknya titik keputusan
C. Konflik elite
D. Kekurangan regulasi
Jawaban: B
94. Perubahan kebijakan bersifat incremental karena:
A. Menghindari resistensi
B. Tekanan hukum
C. Keterbatasan anggaran
D. Intervensi donor
Jawaban: A
100. Arti penting perubahan kebijakan adalah:
A. Menyesuaikan dinamika masalah publik
B. Mengganti elite
C. Menghapus kebijakan lama
D. Mempercepat birokrasi
Jawaban: A
Penutup Akademik
demikian 100 Soal UAS Universitas Terbuka Kebijakan Publik (ADPU4410) & FSAP4103 yang bisa anda pahami matakuliah kebijakan publik, menegaskan bahwa soal-soal UAS UT tidak lagi menuntut hafalan, tetapi kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap praktik kebijakan publik di Indonesia. Mahasiswa yang mampu mengaitkan teori dengan realitas sosial akan lebih siap menghadapi ujian dan praktik kebijakan di lapangan.
Tidak ada komentar untuk "100 Soal UAS Universitas Terbuka Kebijakan Publik (ADPU4410) & FSAP4103"
Posting Komentar