72 Soal UAS UT Birokrasi Pemerintahan (FSPE4201) Terbaru + Pembahasan Lengkap
Cikupa.id - Sedang mencari Soal UAS UT Birokrasi Pemerintahan (FSPE4201) terbaru sebagai bahan latihan? Kamu berada di halaman yang tepat. Artikel ini membahas secara lengkap materi inti mata kuliah, ruang lingkup, serta gambaran pola soal yang hampir selalu muncul saat Ujian Akhir Semester Universitas Terbuka.
Semua materi yang diuraikan di sini sekaligus bisa menjadi panduan belajar cepat sebelum ujian.
Mata kuliah ini membahas konsep birokrasi dari masa klasik hingga perkembangan modern, serta peran birokrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, hingga pembangunan negara. Karena itu, ujian FSPE4201 biasanya menguji pemahaman mahasiswa dalam:
Teori-teori klasik birokrasi
Birokrasi masa kerajaan Indonesia
Birokrasi Hindia Belanda
Perubahan sosial dan politik
Patologi birokrasi
Reformasi birokrasi
Peran birokrasi dalam pembangunan
Dengan memahami pola soal dan materi yang sering keluar, kamu bisa lebih mudah menghadapi UAS.
Agar kamu lebih siap, berikut ringkasan materi utama yang sangat penting untuk dipahami. Semua topik ini mewakili keseluruhan modul UT FSPE4201 dan sering muncul dalam bentuk soal pilihan ganda maupun uraian singkat.
1. Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi
Beberapa teori yang wajib kamu pahami:
Max Weber
Birokrasi rasional-legal
Struktur hierarki
Pembagian kerja jelas
Sistem aturan formal
Rekrutmen berdasarkan kompetensi
Karl Marx
Birokrasi sebagai alat dominasi negara
Fokus pada struktur kekuasaan
Sociological Approach
Melihat birokrasi sebagai fenomena sosial, bukan hanya administrasi
Selain itu, konsep modern seperti New Public Management (NPM) juga sering masuk ke soal.
2. Birokrasi Masa Kerajaan & Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Birokrasi Masa Kerajaan:
Dipengaruhi budaya feodal
Berdasarkan garis keturunan
Loyalitas pada raja
Sistem patron–client kuat
Birokrasi Hindia Belanda:
Dualisme birokrasi: Eropa & Pribumi
Sentralistik
Sistem tanam paksa → eksploitasi
Penerapan aturan formal yang ketat
Materi ini sering muncul dalam soal sejarah birokrasi.
3. Birokrasi dan Kelompok Strategis
Kelompok strategis meliputi:
Kelompok elit politik
Elit ekonomi
Militer
Birokrat senior
Kelompok kepentingan (interest group)
Topik ini mengulas dinamika kekuasaan, konflik kepentingan, serta dampaknya pada penyelenggaraan pemerintahan.
4. Birokrasi dan Perubahan Sosial
Birokrasi merupakan aktor penting yang berperan dalam:
Modernisasi
Industrialisasi
Perubahan struktur kelas
Perubahan pola kerja
Globalisasi
Di sini, birokrasi dipandang sebagai agen perubahan sekaligus objek perubahan.
5. Birokrasi sebagai Sarana Pembangunan
Peran birokrasi dalam pembangunan antara lain:
Perencanaan pembangunan
Penganggaran
Pelaksanaan program pemerintah
Evaluasi kebijakan publik
Pemberdayaan masyarakat
Birokrasi harus efektif, adaptif, dan responsif agar pembangunan berjalan baik.
6. Birokrasi dan Pembangunan Ekonomi
Materi yang sering muncul di ujian:
Peran birokrasi dalam investasi
Kemudahan perizinan
Good Governance → mencegah KKN
Administrasi publik yang efisien mendorong pertumbuhan ekonomi
Kualitas layanan publik memengaruhi produktivitas
7. Patologi Birokrasi di Indonesia
Contoh patologi birokrasi:
Korupsi
Nepotisme
Prosedur berbelit-belit
Inflasi peraturan
Pungutan liar (pungli)
Tidak responsif
Lemah dalam inovasi
Mahasiswa sering ditanya kasus-kasus patologi birokrasi dalam soal UAS.
8. Reformasi Birokrasi
Topik paling aktual dan penting. Poin inti yang sering keluar:
Regulasi: Inpres, PermenPAN-RB, Grand Design Reformasi Birokrasi
ASN berbasis merit system
Pelayanan publik modern & digital
Reformasi kelembagaan
SAKIP, WBK, WBBM
E-government & SPBE
Transparansi dan akuntabilitas
Bagaimana Pola Soal UAS FSPE4201?
Dari pengalaman mahasiswa UT, pola soal biasanya mencakup:
✔ Soal definisi konsep
Misalnya: ciri birokrasi Weber, pengertian patologi birokrasi, konsep NPM.
✔ Soal perbandingan
Contoh: membedakan birokrasi kerajaan dengan Hindia Belanda.
✔ Soal kronologi sejarah
Sering muncul pada materi birokrasi masa kerajaan hingga kolonial.
✔ Soal aplikasi kasus
Biasanya terkait patologi birokrasi, good governance, dan reformasi birokrasi.
✔ Soal modernisasi birokrasi
Menyinggung SPBE, pelayanan digital, dan reformasi ASN.
Panduan Belajar Cepat untuk UAS FSPE4201
Agar hasil belajar lebih maksimal, ikuti tips berikut:
1. Fokus pada bab 1–3 modul UT
Di sinilah teori klasik dan dasar birokrasi dijelaskan secara rinci.
2. Kuasai materi patologi dan reformasi birokrasi
Ini paling sering keluar.
3. Gunakan teknik membaca cepat (skimming)
Cari ringkasan, poin penting, serta kata-kata tebal di modul UT.
4. Latihan soal sebanyak mungkin
Semakin sering berlatih, semakin paham pola soal UT.
5. Buat mind map
Cocok untuk materi teori klasik dan konsep birokrasi.
Untuk mempermudah belajar, saya sudah menyiapkan file soal lengkap yang bisa kamu download (tanpa iklan dan gratis).
Kamu tinggal bilang:
👉 “Siapkan file soal UAS FSPE4201 untuk di-download”
dan nanti langsung saya buatkan dalam format PDF, Word, atau keduanya.
A. Pengertian & Teori-teori Klasik Birokrasi dan Konsep Modern
Definisi birokrasi menurut Max Weber menekankan pada ciri utama:
A. Keputusan berbasis rasa kekeluargaan
B. Rasionalitas, hierarki, aturan tertulis.
C. Fleksibilitas dan informalitas
D. Orientasi kepada keuntungan
Jawaban: B
Perbedaan utama antara teori birokrasi klasik Weber dan konsep birokrasi post-bureaucratic adalah:
A. Weber menolak aturan tertulis
B. Post-bureaucratic menekankan fleksibilitas, jaringan, dan peran teknologi
C. Weber fokus pada teknologi digital
D. Tidak ada perbedaan
Jawaban: B
Henri Fayol dikenal dengan prinsip-prinsip administrasi yang menekankan fungsi manajerial seperti:
A. Penelitian laboratorium
B. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian
C. Politik publik
D. Audit eksternal
Jawaban: B
Konsep “red tape” paling terkait dengan:
A. Inovasi cepat
B. Prosedur berbelit-belit dalam birokrasi
C. Partisipasi masyarakat
D. Desentralisasi anggaran
Jawaban: B
Model rasional-legal dalam birokrasi Weber mengacu pada:
A. Kekuasaan tradisional
B. Kekuasaan kharismatik
C. Kekuasaan yang didasarkan pada aturan formal dan jabatan
D. Kekuasaan berdasarkan asal-usul keluarga
Jawaban: C
New Public Management (NPM) menekankan hal berikut kecuali:
A. Orientasi pada hasil dan efisiensi
B. Kompetisi dan pengukuran kinerja
C. Penggunaan mekanisme pasar dalam pelayanan publik
D. Penekanan pada otoritas hirarkis tradisional semata
Jawaban: D
Salah satu kritik terhadap model birokrasi klasik adalah:
A. Terlalu mengutamakan konteks sosial lokal
B. Terlalu formal, kaku, dan menghambat inovasi
C. Mengabaikan aturan tertulis
D. Memberikan kebebasan berlebih kepada pegawai
Jawaban: B
Teori administrasi publik yang menekankan “span of control” dan pembagian tugas biasanya berasal dari:
A. Teori kontemporer jaringan
B. Teori klasik administrasi (Fayol, Gulick & Urwick)
C. Teori kepemimpinan karismatik
D. Teori pembangunan berkelanjutan
Jawaban: B
Konsep “street-level bureaucracy” merujuk pada:
A. Pejabat pusat yang membuat regulasi
B. Pegawai yang berinteraksi langsung dengan warga dan membuat keputusan di lapangan
C. Perusahaan swasta yang bekerja sama dengan negara
D. Aktivis masyarakat sipil
Jawaban: B
B. Birokrasi Masa Kerajaan dan Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Ciri birokrasi pada masa kerajaan tradisional di Nusantara umumnya ditandai oleh:
A. Rekrutmen berdasarkan meritokrasi modern
B. Rekrutmen berbasis garis keturunan, patronase, dan hubungan kerajaan
C. Sistem merit point terkomputerisasi
D. Desentralisasi penuh ke desa
Jawaban: B
Pemerintahan Hindia Belanda memperkenalkan bentuk birokrasi yang:
A. Murni demokratis dan desentralistik
B. Sistematis, birokratis modern dengan fungsi administrasi kolonial
C. Berdasarkan teknologi digital
D. Tanpa struktur formal
Jawaban: B
Salah satu tujuan utama administrasi kolonial Belanda adalah:
A. Menguatkan kedaulatan lokal
B. Mengoptimalkan ekstraksi sumber daya dan penegakan kontrol kolonial
C. Memberi hak pilih universal
D. Membangun jaringan sosial setara
Jawaban: B
Dampak jangka panjang birokrasi kolonial terhadap pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan termasuk:
A. Hilangnya seluruh struktur administratif
B. Warisan struktur sentralistik dan administrasi tertulis yang kuat
C. Penolakan total terhadap aturan tertulis
D. Desentralisasi sejak awal kemerdekaan
Jawaban: B
Pada masa kerajaan, legitimasi birokrat seringkali didasarkan pada:
A. Mekanisme seleksi obyektif
B. Status sosial dan kedekatan dengan raja/penguasa
C. Hasil ujian nasional
D. Kompetisi pasar tenaga kerja
Jawaban: B
C. Birokrasi dan Kelompok Strategis
Istilah “kelompok strategis” dalam studi birokrasi mengacu pada:
A. Kelompok masyarakat tanpa pengaruh
B. Kelompok aktor yang memiliki kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan publik
C. Kelompok mahasiswa saja
D. Kelompok non-pemerintah yang tidak berpengaruh
Jawaban: B
Contoh kelompok strategis di pemerintahan meliputi:
A. Warga biasa yang tidak memilih
B. Pejabat tinggi, birokrat karir, pemodal, dan elite politik
C. Turis asing
D. Pegawai pabrik swasta
Jawaban: B
Interaksi antara birokrasi dan kelompok strategis seringkali menghasilkan:
A. Penghilangan kebijakan publik
B. Persekutuan kepentingan, negosiasi, dan kadang capture kebijakan
C. Kemandirian birokrasi tanpa pengaruh eksternal
D. Uniformitas tanpa konflik
Jawaban: B
“Policy capture” terjadi ketika:
A. Masyarakat mendapat akses penuh ke kebijakan
B. Kelompok kepentingan tertentu mendominasi proses kebijakan untuk keuntungan sendiri
C. Kebijakan diambil secara acak
D. Media menjadi satu-satunya pembuat kebijakan
Jawaban: B
Strategi manajerial yang efektif untuk mengelola pengaruh kelompok strategis adalah:
A. Mengabaikan semua masukan eksternal
B. Membangun mekanisme partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas
C. Menutup akses informasi publik
D. Memusatkan semua keputusan pada satu individu
Jawaban: B
D. Birokrasi dan Perubahan Sosial
Birokrasi sering kali menjadi agen perubahan sosial karena kemampuannya untuk:
A. Menahan semua perubahan
B. Mengorganisasikan dan menerapkan program pembangunan secara masif
C. Menghapus masyarakat sipil
D. Mengganti sistem ekonomi menjadi barter
Jawaban: B
Salah satu hambatan birokrasi dalam menghadapi perubahan sosial adalah:
A. Kemampuan adaptasi yang terlalu tinggi
B. Resistensi budaya organisasi dan struktur yang kaku
C. Dukungan penuh dari masyarakat
D. Fleksibilitas anggaran selalu memadai
Jawaban: B
Modernisasi birokrasi yang berhasil biasanya melibatkan:
A. Mempertahankan prosedur lama tanpa evaluasi
B. Reformasi struktur, peningkatan kapasitas SDM, dan adopsi teknologi
C. Penghapusan semua aturan
D. Desentralisasi absolut tanpa koordinasi
Jawaban: B
Transformasi birokrasi agar responsif terhadap perubahan sosial sering menuntut:
A. Pengurangan partisipasi publik
B. Peningkatan inklusivitas, komunikasi, dan layanan yang adaptif
C. Peningkatan hierarki kaku
D. Isolasi birokrasi dari masyarakat
Jawaban: B
Dalam konteks urbanisasi, birokrasi dihadapkan pada tantangan:
A. Penurunan kebutuhan layanan publik
B. Tekanan permintaan layanan yang meningkat dan kebutuhan koordinasi antar-lembaga
C. Kemandegan ekonomi total
D. Berkurangnya populasi pengguna layanan
Jawaban: B
E. Birokrasi sebagai Sarana Pembangunan
Peran birokrasi dalam pembangunan nasional yang ideal adalah:
A. Menghambat investasi asing
B. Mengimplementasikan kebijakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan memastikan pelayanan publik
C. Hanya fokus pada administrasi internal tanpa layanan
D. Mengganti sektor swasta sepenuhnya
Jawaban: B
Kinerja birokrasi yang mendukung pembangunan tergantung pada:
A. Tingkat kerumitan prosedur saja
B. Kapasitas kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas
C. Isolasi dari stakeholder
D. Penurunan kualitas SDM
Jawaban: B
Pendekatan manajerial yang membantu birokrasi menjadi sarana pembangunan adalah:
A. Menolak evaluasi kinerja
B. Pengukuran hasil, penganggaran berbasis kinerja, serta perbaikan pelayanan
C. Mengurangi investasi dalam pelatihan pegawai
D. Menghapus semua indikator kinerja
Jawaban: B
Birokrasi efektif dalam pembangunan ekonomi apabila:
A. Hukum tidak ditegakkan
B. Ada kepastian hukum, infrastruktur, dan kebijakan yang konsisten
C. Semua proyek dikelola tanpa audit
D. Korupsi dilegalkan
Jawaban: B
Peran birokrasi dalam redistribusi kesejahteraan di masyarakat dapat dilakukan melalui:
A. Pemotongan layanan sosial
B. Program-program publik seperti subsidi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
C. Menghilangkan anggaran sosial
D. Privatisasi layanan dasar tanpa regulasi
Jawaban: B
F. Birokrasi dan Pembangunan Ekonomi
Birokrasi pro-pertumbuhan mestinya menyediakan:
A. Hambatan administratif untuk investor
B. Izin yang jelas, layanan publik efisien, dan kebijakan ekonomi stabil
C. Ketidakpastian regulasi
D. Transparansi minimal
Jawaban: B
Dampak birokrasi yang korup terhadap pembangunan ekonomi adalah:
A. Menarik investasi lebih banyak
B. Menambah biaya transaksi, mengurangi efisiensi, dan menghambat pertumbuhan
C. Mempercepat proses perizinan
D. Meningkatkan kepercayaan publik
Jawaban: B
Kebijakan “one-stop service” dirancang untuk:
A. Memperpanjang proses perizinan
B. Menyederhanakan layanan dan mempercepat layanan untuk pelaku ekonomi
C. Menghapus persyaratan legal
D. Menutupi informasi kepada publik
Jawaban: B
Peran birokrasi fiskal (pengelolaan anggaran) penting bagi pembangunan karena:
A. Menghamburkan anggaran tanpa kontrol
B. Alokasi anggaran yang tepat meningkatkan investasi publik dan pelayanan dasar
C. Menyembunyikan pengeluaran publik
D. Menghilangkan transparansi pengeluaran
Jawaban: B
Kelemahan birokrasi dalam mendukung ekonomi sering disebabkan oleh:
A. Kecepatan adaptasi teknologi yang tinggi
B. Kelemahan regulasi, korupsi, dan inefisiensi administrasi
C. Transparansi penuh pada setiap proses
D. Keterbukaan pada stakeholder
Jawaban: B
G. Patologi Birokrasi di Indonesia
Istilah “patologi birokrasi” merujuk pada:
A. Kondisi sehatnya birokrasi
B. Penyakit organisasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan red tape
C. Inovasi tanpa batas
D. Profesionalisme tinggi
Jawaban: B
Contoh praktik nepotisme di birokrasi adalah:
A. Rekrutmen berbasis kompetensi objektif
B. Mengangkat keluarga atau kroni tanpa mempertimbangkan kualifikasi
C. Transparansi dalam seleksi
D. Promosi berdasarkan prestasi
Jawaban: B
Fenomena “pungutan liar (pungli)” dalam layanan publik adalah bentuk dari:
A. Inovasi layanan
B. Patologi birokrasi berupa praktik ilegal meminta bayaran tambahan
C. Sistem tarif resmi transparan
D. Partisipasi masyarakat yang teratur
Jawaban: B
Salah satu indikator buruknya birokrasi adalah:
A. Kepuasan pelanggan tinggi
B. Waktu layanan lama dan prosedur berbelit-belit
C. Akuntabilitas jelas
D. Penggunaan e-government efektif
Jawaban: B
Upaya pemberantasan patologi birokrasi paling efektif melibatkan:
A. Peningkatan opasitas proses administrasi
B. Reformasi kelembagaan, penegakan hukum, transparansi, dan penguatan SDM
C. Penghapusan mekanisme akuntabilitas
D. Pelemahan peran pengawas eksternal
Jawaban: B
H. Reformasi Birokrasi
Tujuan utama reformasi birokrasi di banyak negara termasuk Indonesia adalah:
A. Memperkuat korupsi
B. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, efisien, dan akuntabel
C. Menghilangkan pelayanan publik
D. Menutup akses masyarakat pada informasi
Jawaban: B
Langkah-langkah reformasi birokrasi biasanya mencakup semua kecuali:
A. Penataan organisasi dan tata kerja
B. Pengembangan SDM dan sistem remunerasi berbasis kinerja
C. Peningkatan mekanisme pengawasan dan transparansi
D. Penghapusan sistem rekrutmen yang objektif
Jawaban: D
Salah satu indikator sukses reformasi birokrasi adalah:
A. Meningkatnya praktik KKN
B. Meningkatnya kepuasan publik dan penurunan maladministrasi
C. Penurunan efektivitas layanan
D. Bertambahnya red tape
Jawaban: B
E-government dalam konteks reformasi birokrasi memiliki manfaat:
A. Meningkatkan opasitas proses administrasi
B. Mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan efisiensi
C. Mengurangi akses layanan digital bagi publik
D. Mengganti semua pegawai menjadi robot
Jawaban: B
Hambatan utama reformasi birokrasi sering berasal dari:
A. Dukungan politik penuh
B. Resistensi internal, kepentingan kelompok, serta keterbatasan kapasitas dan anggaran
C. Partisipasi publik yang berlebihan
D. Teknologi yang sempurna
Jawaban: B
I. Soal Integratif / Penerapan (Kasus singkat)
Sebuah daerah ingin mengurangi waktu pengurusan izin usaha dari 30 hari menjadi 7 hari. Kebijakan yang paling relevan adalah:
A. Menambah persyaratan administratif baru
B. Menyederhanakan prosedur, menerapkan one-stop service, dan sistem antrean online
C. Meningkatkan birokrasi berlapis
D. Mengurangi transparansi proses
Jawaban: B
Jika sebuah unit pelayanan publik mendapat banyak keluhan karena pegawai kerap meminta uang kecil (pungli), langkah awal yang paling tepat adalah:
A. Mengabaikan keluhan
B. Melakukan audit, penindakan hukum, dan memperketat mekanisme pengawasan serta kanal pengaduan masyarakat
C. Mengurangi jam layanan
D. Menambah biaya layanan resmi tanpa sosialisasi
Jawaban: B
Untuk meningkatkan profesionalisme birokrat, kebijakan yang efektif antara lain:
A. Menghapus pelatihan dan pendidikan pegawai
B. Pelatihan berkelanjutan, penilaian kinerja objektif, dan mekanisme karier berdasarkan kompetensi
C. Promosi otomatis berdasarkan masa kerja tanpa evaluasi
D. Menutup akses pendidikan bagi pegawai
Jawaban: B
Dalam upaya reformasi, penerapan transparansi anggaran daerah akan berdampak pada:
A. Meningkatnya peluang korupsi
B. Menurunnya akuntabilitas publik
C. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengawasan sosial terhadap pengeluaran
D. Mengurangi partisipasi masyarakat
Jawaban: C
Suatu kebijakan pembangunan terhambat karena birokrasi antar lembaga tidak koordinatif. Solusi manajerial terbaik adalah:
A. Meningkatkan silo antar lembaga
B. Membentuk mekanisme koordinasi lintas-sektor, task force, dan insentif kolaborasi
C. Menghapus lembaga pengawas
D. Membiarkan birokrasi berjalan sendiri-sendiri
Jawaban: B
J. Soal Tingkat Lanjut (Analitik & Konsep Modern)
Konsep “network governance” dalam konteks birokrasi modern menekankan:
A. Pemerintah tunggal yang menutup diri
B. Kolaborasi antar-pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik
C. Penghapusan peran swasta sama sekali
D. Hegemoni birokrasi pusat tanpa mitra
Jawaban: B
“Public choice theory” menyoroti bahwa birokrat:
A. Selalu bertindak demi kepentingan publik semata
B. Dapat bertindak berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok seperti aktor ekonomi rasional
C. Tidak pernah dipengaruhi insentif ekonomi
D. Hanya bekerja berdasarkan moral tanpa insentif
Jawaban: B
Salah satu konsekuensi adopsi e-government adalah:
A. Penghapusan semua kanal layanan offline tanpa pengecualian
B. Peningkatan efisiensi layanan, tetapi memerlukan perhatian pada inklusi digital bagi warga yang tidak terhubung
C. Tidak ada perubahan terhadap kualitas layanan
D. Meningkatkan red tape semata
Jawaban: B
Birokrasi “hibrid” mengacu pada:
A. Organisasi yang hanya mengikuti model klasik Weber
B. Perpaduan unsur-unsur birokrasi tradisional dan praktik manajerial modern (mis. hasil-orientasi, outsourcing)
C. Birokrasi yang hanya terdiri dari relawan
D. Birokrasi tanpa struktur formal
Jawaban: B
Evaluasi kinerja birokrasi yang baik harus mencakup:
A. Hanya input anggaran
B. Indikator output, outcome, efisiensi, dan kualitas layanan
C. Hanya persepsi pimpinan
D. Faktor-faktor tersembunyi tanpa bukti
Jawaban: B
K. Soal Kebijakan Publik & Etika
Kebijakan meritokrasi dalam birokrasi dirancang untuk:
A. Memberikan jabatan berdasarkan koneksi keluarga
B. Menempatkan pegawai berdasarkan kemampuan dan prestasi objektif
C. Menghilangkan seleksi pegawai
D. Meningkatkan praktik nepotisme
Jawaban: B
Etika birokrasi menuntut pegawai publik untuk:
A. Mengutamakan kepentingan pribadi
B. Bertindak jujur, transparan, dan melayani tanpa diskriminasi
C. Menutup informasi penting kepada publik
D. Menetapkan aturan di luar hukum
Jawaban: B
Mekanisme whistleblowing efektif bila:
A. Pelapor dihukum dan tidak ada perlindungan
B. Ada perlindungan hukum bagi pelapor dan mekanisme investigasi independen
C. Pengaduan disimpan tanpa tindakan
D. Hanya pimpinan yang bisa mengadu
Jawaban: B
Penerapan good governance melibatkan prinsip-prinsip berikut kecuali:
A. Transparansi
B. Akuntabilitas
C. Partisipasi publik
D. Opasitas dan tertutup bagi publik
Jawaban: D
Konflik kepentingan di birokrasi dapat diminimalkan dengan:
A. Mengabaikan aturan konflik kepentingan
B. Peraturan yang jelas, deklarasi aset, dan mekanisme sanksi
C. Memberi kebebasan penuh tanpa pengawasan
D. Menutup akses informasi publik
Jawaban: B
L. Soal Penutup — Refleksi & Tren Masa Depan
Tren modern yang mungkin mengubah wajah birokrasi ke depan adalah semua berikut kecuali:
A. Digitalisasi layanan publik
B. Penguatan kolaborasi antar-sektor (network governance)
C. Automasi dan penggunaan AI dalam administrasi
D. Kembalinya praktik patronase tanpa kontrol
Jawaban: D
Reformasi birokrasi yang berorientasi pada “pelayanan warga” menuntut:
A. Peningkatan fokus pada prosedur internal tanpa memperhatikan pengguna layanan
B. Desain layanan berbasis kebutuhan pengguna, simplifikasi proses, dan feedback loop pengguna
C. Penutupan kanal pengaduan publik
D. Penambahan biaya layanan tanpa alasan
Jawaban: B
Salah satu tantangan utama penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja di negara berkembang adalah:
A. Ketersediaan data dan sistem pengukuran yang andal
B. Keberlimpahan sumber daya manusia yang sangat kompeten di semua tingkat
C. Tidak adanya resistensi politik
D. Infrastruktur digital sempurna di semua wilayah
Jawaban: A
“Administrative culture” yang negatif dapat membatasi reformasi bila:
A. Pegawai bersikap proaktif dan inovatif
B. Terdapat tradisi ketakutan bereksperimen, takut bersalah, dan mengutamakan keamanan jabatan
C. Ada reward bagi inovator
D. Terdapat transparansi dalam proses promosi
Jawaban: B
Untuk mengukur dampak reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik, indikator paling tepat adalah:
A. Lama dokumen yang tersimpan di rak arsip
B. Perubahan pada kepuasan masyarakat, waktu layanan, dan outcome kebijakan
C. Jumlah rapat internal yang diadakan
D. Jumlah aturan baru tanpa implementasi
Jawaban: B
(Kasus) Sebuah kantor dinas daerah memberlakukan sistem antrean digital tetapi warga tetap mengeluh proses panjang karena persyaratan berkas yang rumit. Prioritas perbaikan yang tepat adalah:
A. Mengabaikan keluhan, fokus pada sistem IT saja
B. Merevisi prosedur dan persyaratan, sosialisasi, dan integrasi sistem IT dengan verifikasi berkas pra-kedatangan
C. Menghapus sistem antrean digital dan kembali ke kertas sepenuhnya
D. Menambah biaya administratif tanpa perubahan prosedur
Jawaban: B
(Kasus) Unit pelayanan yang sering tertunda proyeknya karena intervensi politik lokal butuh:
A. Meningkatkan ketergantungan pada intervensi tersebut
B. Penguatan aturan proses pengadaan, standarisasi, dan mekanisme akuntabilitas serta perlindungan profesionalisme pegawai
C. Menghapus mekanisme audit
D. Mengurangi transparansi anggaran
Jawaban: B
(Kasus) Untuk mengurangi praktik nepotisme di level lokal, kebijakan paling efektif adalah:
A. Meningkatkan kewenangan kepala daerah tanpa kontrol
B. Implementasi rekrutmen terbuka, seleksi berbasis kompetensi, dan inspeksi independen
C. Menyerahkan proses rekrutmen pada keluarga pejabat
D. Menunda segala bentuk rekrutmen selama bertahun-tahun
Jawaban: B
(Kasus) Pemerintah ingin memastikan kelompok strategis terlibat konstruktif dalam perumusan kebijakan. Pendekatan yang tepat:
A. Melarang semua kelompok strategis memberi masukan
B. Membuka forum konsultasi, melakukan analisis stakeholder, dan menetapkan rule of engagement yang transparan
C. Memutus komunikasi publik sepenuhnya
D. Menetapkan kebijakan tanpa kajian sama sekali
Jawaban: B
(Kasus) Indikator paling langsung untuk menilai apakah reformasi birokrasi menurunkan patologi adalah:
A. Meningkatnya rumor di media sosial
B. Penurunan kasus maladministrasi, laporan pengaduan berkurang setelah audit independen, dan penegakan hukum berjalan
C. Bertambahnya prosedur internal tanpa hasil nyata
D. Meningkatnya waktu proses tanpa penjelasan
Jawaban: B
Penutup
Mata kuliah Birokrasi Pemerintahan (FSPE4201) memberikan pemahaman mendalam tentang sistem administrasi publik Indonesia dari masa ke masa. Dengan memahami konsep klasik, modern, hingga tantangan birokrasi saat ini, kamu akan lebih mudah menjawab berbagai tipe soal yang muncul di UAS.
Semua materi yang diuraikan di sini sekaligus bisa menjadi panduan belajar cepat sebelum ujian.
Apa Itu Mata Kuliah Birokrasi Pemerintahan (FSPE4201)?
Mata kuliah ini membahas konsep birokrasi dari masa klasik hingga perkembangan modern, serta peran birokrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, hingga pembangunan negara. Karena itu, ujian FSPE4201 biasanya menguji pemahaman mahasiswa dalam:
Teori-teori klasik birokrasi
Birokrasi masa kerajaan Indonesia
Birokrasi Hindia Belanda
Perubahan sosial dan politik
Patologi birokrasi
Reformasi birokrasi
Peran birokrasi dalam pembangunan
Dengan memahami pola soal dan materi yang sering keluar, kamu bisa lebih mudah menghadapi UAS.
Rangkuman Materi UAS FSPE4201 yang Paling Sering Keluar
Agar kamu lebih siap, berikut ringkasan materi utama yang sangat penting untuk dipahami. Semua topik ini mewakili keseluruhan modul UT FSPE4201 dan sering muncul dalam bentuk soal pilihan ganda maupun uraian singkat.
1. Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi
Beberapa teori yang wajib kamu pahami:
Max Weber
Birokrasi rasional-legal
Struktur hierarki
Pembagian kerja jelas
Sistem aturan formal
Rekrutmen berdasarkan kompetensi
Karl Marx
Birokrasi sebagai alat dominasi negara
Fokus pada struktur kekuasaan
Sociological Approach
Melihat birokrasi sebagai fenomena sosial, bukan hanya administrasi
Selain itu, konsep modern seperti New Public Management (NPM) juga sering masuk ke soal.
2. Birokrasi Masa Kerajaan & Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Birokrasi Masa Kerajaan:
Dipengaruhi budaya feodal
Berdasarkan garis keturunan
Loyalitas pada raja
Sistem patron–client kuat
Birokrasi Hindia Belanda:
Dualisme birokrasi: Eropa & Pribumi
Sentralistik
Sistem tanam paksa → eksploitasi
Penerapan aturan formal yang ketat
Materi ini sering muncul dalam soal sejarah birokrasi.
3. Birokrasi dan Kelompok Strategis
Kelompok strategis meliputi:
Kelompok elit politik
Elit ekonomi
Militer
Birokrat senior
Kelompok kepentingan (interest group)
Topik ini mengulas dinamika kekuasaan, konflik kepentingan, serta dampaknya pada penyelenggaraan pemerintahan.
4. Birokrasi dan Perubahan Sosial
Birokrasi merupakan aktor penting yang berperan dalam:
Modernisasi
Industrialisasi
Perubahan struktur kelas
Perubahan pola kerja
Globalisasi
Di sini, birokrasi dipandang sebagai agen perubahan sekaligus objek perubahan.
5. Birokrasi sebagai Sarana Pembangunan
Peran birokrasi dalam pembangunan antara lain:
Perencanaan pembangunan
Penganggaran
Pelaksanaan program pemerintah
Evaluasi kebijakan publik
Pemberdayaan masyarakat
Birokrasi harus efektif, adaptif, dan responsif agar pembangunan berjalan baik.
6. Birokrasi dan Pembangunan Ekonomi
Materi yang sering muncul di ujian:
Peran birokrasi dalam investasi
Kemudahan perizinan
Good Governance → mencegah KKN
Administrasi publik yang efisien mendorong pertumbuhan ekonomi
Kualitas layanan publik memengaruhi produktivitas
7. Patologi Birokrasi di Indonesia
Contoh patologi birokrasi:
Korupsi
Nepotisme
Prosedur berbelit-belit
Inflasi peraturan
Pungutan liar (pungli)
Tidak responsif
Lemah dalam inovasi
Mahasiswa sering ditanya kasus-kasus patologi birokrasi dalam soal UAS.
8. Reformasi Birokrasi
Topik paling aktual dan penting. Poin inti yang sering keluar:
Regulasi: Inpres, PermenPAN-RB, Grand Design Reformasi Birokrasi
ASN berbasis merit system
Pelayanan publik modern & digital
Reformasi kelembagaan
SAKIP, WBK, WBBM
E-government & SPBE
Transparansi dan akuntabilitas
Bagaimana Pola Soal UAS FSPE4201?
Dari pengalaman mahasiswa UT, pola soal biasanya mencakup:
✔ Soal definisi konsep
Misalnya: ciri birokrasi Weber, pengertian patologi birokrasi, konsep NPM.
✔ Soal perbandingan
Contoh: membedakan birokrasi kerajaan dengan Hindia Belanda.
✔ Soal kronologi sejarah
Sering muncul pada materi birokrasi masa kerajaan hingga kolonial.
✔ Soal aplikasi kasus
Biasanya terkait patologi birokrasi, good governance, dan reformasi birokrasi.
✔ Soal modernisasi birokrasi
Menyinggung SPBE, pelayanan digital, dan reformasi ASN.
Panduan Belajar Cepat untuk UAS FSPE4201
Agar hasil belajar lebih maksimal, ikuti tips berikut:
1. Fokus pada bab 1–3 modul UT
Di sinilah teori klasik dan dasar birokrasi dijelaskan secara rinci.
2. Kuasai materi patologi dan reformasi birokrasi
Ini paling sering keluar.
3. Gunakan teknik membaca cepat (skimming)
Cari ringkasan, poin penting, serta kata-kata tebal di modul UT.
4. Latihan soal sebanyak mungkin
Semakin sering berlatih, semakin paham pola soal UT.
5. Buat mind map
Cocok untuk materi teori klasik dan konsep birokrasi.
Latihan Soal UAS FSPE4201 Terbaru
Untuk mempermudah belajar, saya sudah menyiapkan file soal lengkap yang bisa kamu download (tanpa iklan dan gratis).
Kamu tinggal bilang:
👉 “Siapkan file soal UAS FSPE4201 untuk di-download”
dan nanti langsung saya buatkan dalam format PDF, Word, atau keduanya.
A. Pengertian & Teori-teori Klasik Birokrasi dan Konsep Modern
Definisi birokrasi menurut Max Weber menekankan pada ciri utama:
A. Keputusan berbasis rasa kekeluargaan
B. Rasionalitas, hierarki, aturan tertulis.
C. Fleksibilitas dan informalitas
D. Orientasi kepada keuntungan
Jawaban: B
Teori manajemen ilmiah yang menekankan efisiensi kerja operasional dikembangkan oleh:
A. Max Weber
B. Henri Fayol
C. Frederick Taylor
D. Herbert Simon
Jawaban: C
A. Max Weber
B. Henri Fayol
C. Frederick Taylor
D. Herbert Simon
Jawaban: C
Perbedaan utama antara teori birokrasi klasik Weber dan konsep birokrasi post-bureaucratic adalah:
A. Weber menolak aturan tertulis
B. Post-bureaucratic menekankan fleksibilitas, jaringan, dan peran teknologi
C. Weber fokus pada teknologi digital
D. Tidak ada perbedaan
Jawaban: B
Henri Fayol dikenal dengan prinsip-prinsip administrasi yang menekankan fungsi manajerial seperti:
A. Penelitian laboratorium
B. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian
C. Politik publik
D. Audit eksternal
Jawaban: B
Konsep “red tape” paling terkait dengan:
A. Inovasi cepat
B. Prosedur berbelit-belit dalam birokrasi
C. Partisipasi masyarakat
D. Desentralisasi anggaran
Jawaban: B
Model rasional-legal dalam birokrasi Weber mengacu pada:
A. Kekuasaan tradisional
B. Kekuasaan kharismatik
C. Kekuasaan yang didasarkan pada aturan formal dan jabatan
D. Kekuasaan berdasarkan asal-usul keluarga
Jawaban: C
New Public Management (NPM) menekankan hal berikut kecuali:
A. Orientasi pada hasil dan efisiensi
B. Kompetisi dan pengukuran kinerja
C. Penggunaan mekanisme pasar dalam pelayanan publik
D. Penekanan pada otoritas hirarkis tradisional semata
Jawaban: D
Salah satu kritik terhadap model birokrasi klasik adalah:
A. Terlalu mengutamakan konteks sosial lokal
B. Terlalu formal, kaku, dan menghambat inovasi
C. Mengabaikan aturan tertulis
D. Memberikan kebebasan berlebih kepada pegawai
Jawaban: B
Teori administrasi publik yang menekankan “span of control” dan pembagian tugas biasanya berasal dari:
A. Teori kontemporer jaringan
B. Teori klasik administrasi (Fayol, Gulick & Urwick)
C. Teori kepemimpinan karismatik
D. Teori pembangunan berkelanjutan
Jawaban: B
Konsep “street-level bureaucracy” merujuk pada:
A. Pejabat pusat yang membuat regulasi
B. Pegawai yang berinteraksi langsung dengan warga dan membuat keputusan di lapangan
C. Perusahaan swasta yang bekerja sama dengan negara
D. Aktivis masyarakat sipil
Jawaban: B
B. Birokrasi Masa Kerajaan dan Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Ciri birokrasi pada masa kerajaan tradisional di Nusantara umumnya ditandai oleh:
A. Rekrutmen berdasarkan meritokrasi modern
B. Rekrutmen berbasis garis keturunan, patronase, dan hubungan kerajaan
C. Sistem merit point terkomputerisasi
D. Desentralisasi penuh ke desa
Jawaban: B
Pemerintahan Hindia Belanda memperkenalkan bentuk birokrasi yang:
A. Murni demokratis dan desentralistik
B. Sistematis, birokratis modern dengan fungsi administrasi kolonial
C. Berdasarkan teknologi digital
D. Tanpa struktur formal
Jawaban: B
Salah satu tujuan utama administrasi kolonial Belanda adalah:
A. Menguatkan kedaulatan lokal
B. Mengoptimalkan ekstraksi sumber daya dan penegakan kontrol kolonial
C. Memberi hak pilih universal
D. Membangun jaringan sosial setara
Jawaban: B
Dampak jangka panjang birokrasi kolonial terhadap pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan termasuk:
A. Hilangnya seluruh struktur administratif
B. Warisan struktur sentralistik dan administrasi tertulis yang kuat
C. Penolakan total terhadap aturan tertulis
D. Desentralisasi sejak awal kemerdekaan
Jawaban: B
Pada masa kerajaan, legitimasi birokrat seringkali didasarkan pada:
A. Mekanisme seleksi obyektif
B. Status sosial dan kedekatan dengan raja/penguasa
C. Hasil ujian nasional
D. Kompetisi pasar tenaga kerja
Jawaban: B
C. Birokrasi dan Kelompok Strategis
Istilah “kelompok strategis” dalam studi birokrasi mengacu pada:
A. Kelompok masyarakat tanpa pengaruh
B. Kelompok aktor yang memiliki kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan publik
C. Kelompok mahasiswa saja
D. Kelompok non-pemerintah yang tidak berpengaruh
Jawaban: B
Contoh kelompok strategis di pemerintahan meliputi:
A. Warga biasa yang tidak memilih
B. Pejabat tinggi, birokrat karir, pemodal, dan elite politik
C. Turis asing
D. Pegawai pabrik swasta
Jawaban: B
Interaksi antara birokrasi dan kelompok strategis seringkali menghasilkan:
A. Penghilangan kebijakan publik
B. Persekutuan kepentingan, negosiasi, dan kadang capture kebijakan
C. Kemandirian birokrasi tanpa pengaruh eksternal
D. Uniformitas tanpa konflik
Jawaban: B
“Policy capture” terjadi ketika:
A. Masyarakat mendapat akses penuh ke kebijakan
B. Kelompok kepentingan tertentu mendominasi proses kebijakan untuk keuntungan sendiri
C. Kebijakan diambil secara acak
D. Media menjadi satu-satunya pembuat kebijakan
Jawaban: B
Strategi manajerial yang efektif untuk mengelola pengaruh kelompok strategis adalah:
A. Mengabaikan semua masukan eksternal
B. Membangun mekanisme partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas
C. Menutup akses informasi publik
D. Memusatkan semua keputusan pada satu individu
Jawaban: B
D. Birokrasi dan Perubahan Sosial
Birokrasi sering kali menjadi agen perubahan sosial karena kemampuannya untuk:
A. Menahan semua perubahan
B. Mengorganisasikan dan menerapkan program pembangunan secara masif
C. Menghapus masyarakat sipil
D. Mengganti sistem ekonomi menjadi barter
Jawaban: B
Salah satu hambatan birokrasi dalam menghadapi perubahan sosial adalah:
A. Kemampuan adaptasi yang terlalu tinggi
B. Resistensi budaya organisasi dan struktur yang kaku
C. Dukungan penuh dari masyarakat
D. Fleksibilitas anggaran selalu memadai
Jawaban: B
Modernisasi birokrasi yang berhasil biasanya melibatkan:
A. Mempertahankan prosedur lama tanpa evaluasi
B. Reformasi struktur, peningkatan kapasitas SDM, dan adopsi teknologi
C. Penghapusan semua aturan
D. Desentralisasi absolut tanpa koordinasi
Jawaban: B
Transformasi birokrasi agar responsif terhadap perubahan sosial sering menuntut:
A. Pengurangan partisipasi publik
B. Peningkatan inklusivitas, komunikasi, dan layanan yang adaptif
C. Peningkatan hierarki kaku
D. Isolasi birokrasi dari masyarakat
Jawaban: B
Dalam konteks urbanisasi, birokrasi dihadapkan pada tantangan:
A. Penurunan kebutuhan layanan publik
B. Tekanan permintaan layanan yang meningkat dan kebutuhan koordinasi antar-lembaga
C. Kemandegan ekonomi total
D. Berkurangnya populasi pengguna layanan
Jawaban: B
E. Birokrasi sebagai Sarana Pembangunan
Peran birokrasi dalam pembangunan nasional yang ideal adalah:
A. Menghambat investasi asing
B. Mengimplementasikan kebijakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan memastikan pelayanan publik
C. Hanya fokus pada administrasi internal tanpa layanan
D. Mengganti sektor swasta sepenuhnya
Jawaban: B
Kinerja birokrasi yang mendukung pembangunan tergantung pada:
A. Tingkat kerumitan prosedur saja
B. Kapasitas kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas
C. Isolasi dari stakeholder
D. Penurunan kualitas SDM
Jawaban: B
Pendekatan manajerial yang membantu birokrasi menjadi sarana pembangunan adalah:
A. Menolak evaluasi kinerja
B. Pengukuran hasil, penganggaran berbasis kinerja, serta perbaikan pelayanan
C. Mengurangi investasi dalam pelatihan pegawai
D. Menghapus semua indikator kinerja
Jawaban: B
Birokrasi efektif dalam pembangunan ekonomi apabila:
A. Hukum tidak ditegakkan
B. Ada kepastian hukum, infrastruktur, dan kebijakan yang konsisten
C. Semua proyek dikelola tanpa audit
D. Korupsi dilegalkan
Jawaban: B
Peran birokrasi dalam redistribusi kesejahteraan di masyarakat dapat dilakukan melalui:
A. Pemotongan layanan sosial
B. Program-program publik seperti subsidi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
C. Menghilangkan anggaran sosial
D. Privatisasi layanan dasar tanpa regulasi
Jawaban: B
F. Birokrasi dan Pembangunan Ekonomi
Birokrasi pro-pertumbuhan mestinya menyediakan:
A. Hambatan administratif untuk investor
B. Izin yang jelas, layanan publik efisien, dan kebijakan ekonomi stabil
C. Ketidakpastian regulasi
D. Transparansi minimal
Jawaban: B
Dampak birokrasi yang korup terhadap pembangunan ekonomi adalah:
A. Menarik investasi lebih banyak
B. Menambah biaya transaksi, mengurangi efisiensi, dan menghambat pertumbuhan
C. Mempercepat proses perizinan
D. Meningkatkan kepercayaan publik
Jawaban: B
Kebijakan “one-stop service” dirancang untuk:
A. Memperpanjang proses perizinan
B. Menyederhanakan layanan dan mempercepat layanan untuk pelaku ekonomi
C. Menghapus persyaratan legal
D. Menutupi informasi kepada publik
Jawaban: B
Peran birokrasi fiskal (pengelolaan anggaran) penting bagi pembangunan karena:
A. Menghamburkan anggaran tanpa kontrol
B. Alokasi anggaran yang tepat meningkatkan investasi publik dan pelayanan dasar
C. Menyembunyikan pengeluaran publik
D. Menghilangkan transparansi pengeluaran
Jawaban: B
Kelemahan birokrasi dalam mendukung ekonomi sering disebabkan oleh:
A. Kecepatan adaptasi teknologi yang tinggi
B. Kelemahan regulasi, korupsi, dan inefisiensi administrasi
C. Transparansi penuh pada setiap proses
D. Keterbukaan pada stakeholder
Jawaban: B
G. Patologi Birokrasi di Indonesia
Istilah “patologi birokrasi” merujuk pada:
A. Kondisi sehatnya birokrasi
B. Penyakit organisasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan red tape
C. Inovasi tanpa batas
D. Profesionalisme tinggi
Jawaban: B
Contoh praktik nepotisme di birokrasi adalah:
A. Rekrutmen berbasis kompetensi objektif
B. Mengangkat keluarga atau kroni tanpa mempertimbangkan kualifikasi
C. Transparansi dalam seleksi
D. Promosi berdasarkan prestasi
Jawaban: B
Fenomena “pungutan liar (pungli)” dalam layanan publik adalah bentuk dari:
A. Inovasi layanan
B. Patologi birokrasi berupa praktik ilegal meminta bayaran tambahan
C. Sistem tarif resmi transparan
D. Partisipasi masyarakat yang teratur
Jawaban: B
Salah satu indikator buruknya birokrasi adalah:
A. Kepuasan pelanggan tinggi
B. Waktu layanan lama dan prosedur berbelit-belit
C. Akuntabilitas jelas
D. Penggunaan e-government efektif
Jawaban: B
Upaya pemberantasan patologi birokrasi paling efektif melibatkan:
A. Peningkatan opasitas proses administrasi
B. Reformasi kelembagaan, penegakan hukum, transparansi, dan penguatan SDM
C. Penghapusan mekanisme akuntabilitas
D. Pelemahan peran pengawas eksternal
Jawaban: B
H. Reformasi Birokrasi
Tujuan utama reformasi birokrasi di banyak negara termasuk Indonesia adalah:
A. Memperkuat korupsi
B. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, efisien, dan akuntabel
C. Menghilangkan pelayanan publik
D. Menutup akses masyarakat pada informasi
Jawaban: B
Langkah-langkah reformasi birokrasi biasanya mencakup semua kecuali:
A. Penataan organisasi dan tata kerja
B. Pengembangan SDM dan sistem remunerasi berbasis kinerja
C. Peningkatan mekanisme pengawasan dan transparansi
D. Penghapusan sistem rekrutmen yang objektif
Jawaban: D
Salah satu indikator sukses reformasi birokrasi adalah:
A. Meningkatnya praktik KKN
B. Meningkatnya kepuasan publik dan penurunan maladministrasi
C. Penurunan efektivitas layanan
D. Bertambahnya red tape
Jawaban: B
E-government dalam konteks reformasi birokrasi memiliki manfaat:
A. Meningkatkan opasitas proses administrasi
B. Mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan efisiensi
C. Mengurangi akses layanan digital bagi publik
D. Mengganti semua pegawai menjadi robot
Jawaban: B
Hambatan utama reformasi birokrasi sering berasal dari:
A. Dukungan politik penuh
B. Resistensi internal, kepentingan kelompok, serta keterbatasan kapasitas dan anggaran
C. Partisipasi publik yang berlebihan
D. Teknologi yang sempurna
Jawaban: B
I. Soal Integratif / Penerapan (Kasus singkat)
Sebuah daerah ingin mengurangi waktu pengurusan izin usaha dari 30 hari menjadi 7 hari. Kebijakan yang paling relevan adalah:
A. Menambah persyaratan administratif baru
B. Menyederhanakan prosedur, menerapkan one-stop service, dan sistem antrean online
C. Meningkatkan birokrasi berlapis
D. Mengurangi transparansi proses
Jawaban: B
Jika sebuah unit pelayanan publik mendapat banyak keluhan karena pegawai kerap meminta uang kecil (pungli), langkah awal yang paling tepat adalah:
A. Mengabaikan keluhan
B. Melakukan audit, penindakan hukum, dan memperketat mekanisme pengawasan serta kanal pengaduan masyarakat
C. Mengurangi jam layanan
D. Menambah biaya layanan resmi tanpa sosialisasi
Jawaban: B
Untuk meningkatkan profesionalisme birokrat, kebijakan yang efektif antara lain:
A. Menghapus pelatihan dan pendidikan pegawai
B. Pelatihan berkelanjutan, penilaian kinerja objektif, dan mekanisme karier berdasarkan kompetensi
C. Promosi otomatis berdasarkan masa kerja tanpa evaluasi
D. Menutup akses pendidikan bagi pegawai
Jawaban: B
Dalam upaya reformasi, penerapan transparansi anggaran daerah akan berdampak pada:
A. Meningkatnya peluang korupsi
B. Menurunnya akuntabilitas publik
C. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengawasan sosial terhadap pengeluaran
D. Mengurangi partisipasi masyarakat
Jawaban: C
Suatu kebijakan pembangunan terhambat karena birokrasi antar lembaga tidak koordinatif. Solusi manajerial terbaik adalah:
A. Meningkatkan silo antar lembaga
B. Membentuk mekanisme koordinasi lintas-sektor, task force, dan insentif kolaborasi
C. Menghapus lembaga pengawas
D. Membiarkan birokrasi berjalan sendiri-sendiri
Jawaban: B
J. Soal Tingkat Lanjut (Analitik & Konsep Modern)
Konsep “network governance” dalam konteks birokrasi modern menekankan:
A. Pemerintah tunggal yang menutup diri
B. Kolaborasi antar-pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik
C. Penghapusan peran swasta sama sekali
D. Hegemoni birokrasi pusat tanpa mitra
Jawaban: B
“Public choice theory” menyoroti bahwa birokrat:
A. Selalu bertindak demi kepentingan publik semata
B. Dapat bertindak berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok seperti aktor ekonomi rasional
C. Tidak pernah dipengaruhi insentif ekonomi
D. Hanya bekerja berdasarkan moral tanpa insentif
Jawaban: B
Salah satu konsekuensi adopsi e-government adalah:
A. Penghapusan semua kanal layanan offline tanpa pengecualian
B. Peningkatan efisiensi layanan, tetapi memerlukan perhatian pada inklusi digital bagi warga yang tidak terhubung
C. Tidak ada perubahan terhadap kualitas layanan
D. Meningkatkan red tape semata
Jawaban: B
Birokrasi “hibrid” mengacu pada:
A. Organisasi yang hanya mengikuti model klasik Weber
B. Perpaduan unsur-unsur birokrasi tradisional dan praktik manajerial modern (mis. hasil-orientasi, outsourcing)
C. Birokrasi yang hanya terdiri dari relawan
D. Birokrasi tanpa struktur formal
Jawaban: B
Evaluasi kinerja birokrasi yang baik harus mencakup:
A. Hanya input anggaran
B. Indikator output, outcome, efisiensi, dan kualitas layanan
C. Hanya persepsi pimpinan
D. Faktor-faktor tersembunyi tanpa bukti
Jawaban: B
K. Soal Kebijakan Publik & Etika
Kebijakan meritokrasi dalam birokrasi dirancang untuk:
A. Memberikan jabatan berdasarkan koneksi keluarga
B. Menempatkan pegawai berdasarkan kemampuan dan prestasi objektif
C. Menghilangkan seleksi pegawai
D. Meningkatkan praktik nepotisme
Jawaban: B
Etika birokrasi menuntut pegawai publik untuk:
A. Mengutamakan kepentingan pribadi
B. Bertindak jujur, transparan, dan melayani tanpa diskriminasi
C. Menutup informasi penting kepada publik
D. Menetapkan aturan di luar hukum
Jawaban: B
Mekanisme whistleblowing efektif bila:
A. Pelapor dihukum dan tidak ada perlindungan
B. Ada perlindungan hukum bagi pelapor dan mekanisme investigasi independen
C. Pengaduan disimpan tanpa tindakan
D. Hanya pimpinan yang bisa mengadu
Jawaban: B
Penerapan good governance melibatkan prinsip-prinsip berikut kecuali:
A. Transparansi
B. Akuntabilitas
C. Partisipasi publik
D. Opasitas dan tertutup bagi publik
Jawaban: D
Konflik kepentingan di birokrasi dapat diminimalkan dengan:
A. Mengabaikan aturan konflik kepentingan
B. Peraturan yang jelas, deklarasi aset, dan mekanisme sanksi
C. Memberi kebebasan penuh tanpa pengawasan
D. Menutup akses informasi publik
Jawaban: B
L. Soal Penutup — Refleksi & Tren Masa Depan
Tren modern yang mungkin mengubah wajah birokrasi ke depan adalah semua berikut kecuali:
A. Digitalisasi layanan publik
B. Penguatan kolaborasi antar-sektor (network governance)
C. Automasi dan penggunaan AI dalam administrasi
D. Kembalinya praktik patronase tanpa kontrol
Jawaban: D
Reformasi birokrasi yang berorientasi pada “pelayanan warga” menuntut:
A. Peningkatan fokus pada prosedur internal tanpa memperhatikan pengguna layanan
B. Desain layanan berbasis kebutuhan pengguna, simplifikasi proses, dan feedback loop pengguna
C. Penutupan kanal pengaduan publik
D. Penambahan biaya layanan tanpa alasan
Jawaban: B
Salah satu tantangan utama penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja di negara berkembang adalah:
A. Ketersediaan data dan sistem pengukuran yang andal
B. Keberlimpahan sumber daya manusia yang sangat kompeten di semua tingkat
C. Tidak adanya resistensi politik
D. Infrastruktur digital sempurna di semua wilayah
Jawaban: A
“Administrative culture” yang negatif dapat membatasi reformasi bila:
A. Pegawai bersikap proaktif dan inovatif
B. Terdapat tradisi ketakutan bereksperimen, takut bersalah, dan mengutamakan keamanan jabatan
C. Ada reward bagi inovator
D. Terdapat transparansi dalam proses promosi
Jawaban: B
Untuk mengukur dampak reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik, indikator paling tepat adalah:
A. Lama dokumen yang tersimpan di rak arsip
B. Perubahan pada kepuasan masyarakat, waktu layanan, dan outcome kebijakan
C. Jumlah rapat internal yang diadakan
D. Jumlah aturan baru tanpa implementasi
Jawaban: B
Soal Studi Kasus Singkat (Analisis)
(Kasus) Sebuah kantor dinas daerah memberlakukan sistem antrean digital tetapi warga tetap mengeluh proses panjang karena persyaratan berkas yang rumit. Prioritas perbaikan yang tepat adalah:
A. Mengabaikan keluhan, fokus pada sistem IT saja
B. Merevisi prosedur dan persyaratan, sosialisasi, dan integrasi sistem IT dengan verifikasi berkas pra-kedatangan
C. Menghapus sistem antrean digital dan kembali ke kertas sepenuhnya
D. Menambah biaya administratif tanpa perubahan prosedur
Jawaban: B
(Kasus) Unit pelayanan yang sering tertunda proyeknya karena intervensi politik lokal butuh:
A. Meningkatkan ketergantungan pada intervensi tersebut
B. Penguatan aturan proses pengadaan, standarisasi, dan mekanisme akuntabilitas serta perlindungan profesionalisme pegawai
C. Menghapus mekanisme audit
D. Mengurangi transparansi anggaran
Jawaban: B
(Kasus) Untuk mengurangi praktik nepotisme di level lokal, kebijakan paling efektif adalah:
A. Meningkatkan kewenangan kepala daerah tanpa kontrol
B. Implementasi rekrutmen terbuka, seleksi berbasis kompetensi, dan inspeksi independen
C. Menyerahkan proses rekrutmen pada keluarga pejabat
D. Menunda segala bentuk rekrutmen selama bertahun-tahun
Jawaban: B
(Kasus) Pemerintah ingin memastikan kelompok strategis terlibat konstruktif dalam perumusan kebijakan. Pendekatan yang tepat:
A. Melarang semua kelompok strategis memberi masukan
B. Membuka forum konsultasi, melakukan analisis stakeholder, dan menetapkan rule of engagement yang transparan
C. Memutus komunikasi publik sepenuhnya
D. Menetapkan kebijakan tanpa kajian sama sekali
Jawaban: B
(Kasus) Indikator paling langsung untuk menilai apakah reformasi birokrasi menurunkan patologi adalah:
A. Meningkatnya rumor di media sosial
B. Penurunan kasus maladministrasi, laporan pengaduan berkurang setelah audit independen, dan penegakan hukum berjalan
C. Bertambahnya prosedur internal tanpa hasil nyata
D. Meningkatnya waktu proses tanpa penjelasan
Jawaban: B
Penutup
Mata kuliah Birokrasi Pemerintahan (FSPE4201) memberikan pemahaman mendalam tentang sistem administrasi publik Indonesia dari masa ke masa. Dengan memahami konsep klasik, modern, hingga tantangan birokrasi saat ini, kamu akan lebih mudah menjawab berbagai tipe soal yang muncul di UAS.
Tidak ada komentar untuk "72 Soal UAS UT Birokrasi Pemerintahan (FSPE4201) Terbaru + Pembahasan Lengkap"
Posting Komentar