115 Soal UAS UT FSPE4204 Tata Kelola Pemerintahan / IPEM4431, Lengkap Jawaban Benar
Berikut adalah 115 soal UAS Universitas Terbuka (UT) untuk mata kuliah FSPE4204 Tata Kelola Pemerintahan / IPEM4431, pilihan ganda + kunci jawaban, tingkat kesulitan sangat sulit, dengan pendekatan analitis-konseptual ala dosen profesor namun tetap sistematis dan mudah dipelajari.
Mata kuliah FSPE4204 Tata Kelola Pemerintahan / IPEM4431 merupakan mata kuliah inti dalam rumpun Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Soal UAS biasanya menuntut pemahaman konseptual, analisis kritis, dan kemampuan membandingkan teori dengan praktik pemerintahan.
Artikel ini disusun untuk membantu mahasiswa UT S1–S2 dalam menghadapi UAS dengan pendekatan berpikir tingkat tinggi (HOTS).
1. Konsep organisasi pemerintahan menurut pendekatan klasik menekankan pada…
A. Fleksibilitas dan inovasi
B. Hubungan informal
C. Hierarki dan pembagian kerja
D. Partisipasi masyarakat
Jawaban: C
2. Perbedaan mendasar organisasi publik dan privat terletak pada…
A. Sumber daya manusia
B. Tujuan pelayanan publik
C. Teknologi organisasi
D. Sistem informasi
Jawaban: B
3. Organisasi pemerintahan dibentuk terutama untuk mencapai…
A. Efisiensi laba
B. Kepuasan pelanggan
C. Kepentingan publik
D. Stabilitas internal
Jawaban: C
4. Prinsip rasionalitas dalam organisasi pemerintahan berarti…
A. Semua keputusan bersifat politis
B. Keputusan berbasis kepentingan elite
C. Keputusan berbasis aturan dan tujuan
D. Keputusan mengikuti tekanan publik
Jawaban: C
5. Konsep manajemen pemerintahan berkembang karena…
A. Kegagalan demokrasi
B. Kompleksitas tugas negara
C. Globalisasi budaya
D. Tekanan sektor swasta
Jawaban: B
6. Hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan bersifat…
A. Terpisah
B. Bertentangan
C. Saling melengkapi
D. Tidak berhubungan
Jawaban: C
7. Tujuan ideal organisasi pemerintahan adalah…
A. Efisiensi maksimal
B. Stabilitas kekuasaan
C. Pelayanan publik optimal
D. Kepatuhan birokrasi
Jawaban: C
8. Perkembangan ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh…
A. Administrasi negara dan manajemen
B. Sosiologi murni
C. Ilmu politik normatif
D. Ekonomi mikro
Jawaban: A
9. Manajemen pemerintahan berfungsi untuk…
A. Mengendalikan politik
B. Mengoptimalkan sumber daya publik
C. Menghilangkan konflik
D. Mengurangi partisipasi
Jawaban: B
10. Integrasi organisasi dan manajemen menciptakan…
A. Birokrasi kaku
B. Pemerintahan adaptif
C. Pemerintahan tertutup
D. Pemerintahan sentralistik
Jawaban: B
11. Struktur organisasi pemerintahan ideal harus memperhatikan…
A. Jumlah pegawai
B. Beban kerja dan fungsi
C. Kepentingan politik
D. Usia organisasi
Jawaban: B
12. Analisis kebutuhan struktur organisasi bertujuan untuk…
A. Menambah jabatan
B. Meningkatkan efektivitas
C. Memperluas birokrasi
D. Memperkuat kekuasaan
Jawaban: B
13. Organisasi efektif ditandai oleh…
A. Banyaknya aturan
B. Kesesuaian struktur dan tugas
C. Sentralisasi keputusan
D. Stabilitas jabatan
Jawaban: B
14. Tata kerja pemerintahan mengatur tentang…
A. Hubungan politik
B. Prosedur dan mekanisme kerja
C. Sistem penggajian
D. Etika pribadi
Jawaban: B
15. Restrukturisasi organisasi pemerintahan dilakukan bila…
A. Pegawai bertambah
B. Fungsi tidak optimal
C. Anggaran meningkat
D. Pimpinan berganti
Jawaban: B
16. Perencanaan dalam pemerintahan bertujuan untuk…
A. Menyusun anggaran
B. Menentukan arah kebijakan
C. Mengawasi pegawai
D. Menyusun laporan
Jawaban: B
17. Pengorganisasian berarti…
A. Membagi tugas dan wewenang
B. Mengawasi kinerja
C. Menilai hasil
D. Mengendalikan konflik
Jawaban: A
18. Pendelegasian wewenang penting karena…
A. Mengurangi tanggung jawab
B. Mempercepat pengambilan keputusan
C. Menghindari konflik
D. Mengurangi beban kerja
Jawaban: B
19. Rentang pengawasan berkaitan dengan…
A. Jumlah bawahan yang diawasi
B. Tingkat pendidikan pegawai
C. Sistem penggajian
D. Teknologi informasi
Jawaban: A
20. Fungsi manajemen pemerintahan bersifat…
A. Linear
B. Siklus berkelanjutan
C. Terpisah
D. Statis
Jawaban: B
21. Desentralisasi bertujuan untuk…
A. Memusatkan kekuasaan
B. Mendekatkan pelayanan
C. Mengurangi anggaran
D. Menyeragamkan kebijakan
Jawaban: B
22. Manajemen pemerintahan daerah harus menyesuaikan dengan…
A. Kepentingan pusat
B. Kondisi lokal
C. Arahan politik
D. Tekanan pasar
Jawaban: B
23. Kecamatan berfungsi sebagai…
A. Unit otonom penuh
B. Perpanjangan tangan kabupaten
C. Organisasi privat
D. Lembaga politik
Jawaban: B
24. Desa memiliki kewenangan berdasarkan…
A. Penugasan pusat
B. Hak asal-usul
C. Kepentingan elite
D. Instruksi kementerian
Jawaban: B
25. Manajemen desa modern menekankan…
A. Administrasi rutin
B. Pemberdayaan masyarakat
C. Kontrol birokrasi
D. Kepatuhan struktural
Jawaban: B
26. Kepemimpinan pemerintahan efektif ditentukan oleh…
A. Jabatan formal
B. Kemampuan mempengaruhi
C. Senioritas
D. Kekuasaan politik
Jawaban: B
27. Asas manajemen pemerintahan bertujuan untuk…
A. Membatasi inovasi
B. Menjamin kepastian kerja
C. Menciptakan keteraturan
D. Menjaga status quo
Jawaban: C
28. Faktor internal manajemen pemerintahan meliputi…
A. Regulasi nasional
B. Budaya organisasi
C. Tekanan publik
D. Globalisasi
Jawaban: B
29. Faktor eksternal manajemen pemerintahan adalah…
A. Struktur organisasi
B. Kompetensi pegawai
C. Lingkungan sosial-politik
D. Sistem kerja
Jawaban: C
30. Kepemimpinan transformasional dicirikan oleh…
A. Kontrol ketat
B. Visi dan inspirasi
C. Aturan kaku
D. Pengawasan berlebih
Jawaban: B
31. NPM menekankan prinsip…
A. Kepatuhan birokrasi
B. Efisiensi dan kinerja
C. Sentralisasi
D. Hierarki ketat
Jawaban: B
32. Perbedaan manajemen tradisional dan NPM terletak pada…
A. Struktur formal
B. Orientasi hasil
C. Regulasi
D. Legalitas
Jawaban: B
33. Inovasi pemerintahan bertujuan untuk…
A. Menambah prosedur
B. Meningkatkan kualitas layanan
C. Mengurangi akuntabilitas
D. Memperluas birokrasi
Jawaban: B
34. Risiko penerapan NPM adalah…
A. Kurangnya efisiensi
B. Komersialisasi pelayanan publik
C. Meningkatnya partisipasi
D. Transparansi berlebih
Jawaban: B
35. Inovasi efektif memerlukan…
A. Kepemimpinan adaptif
B. Aturan kaku
C. Struktur tertutup
D. Kontrol politik
Jawaban: A
36. Manajemen kinerja bertujuan untuk…
A. Menilai individu
B. Meningkatkan efektivitas organisasi
C. Menghukum pegawai
D. Mengurangi anggaran
Jawaban: B
37. Indikator kinerja harus bersifat…
A. Subjektif
B. Terukur
C. Fleksibel
D. Politis
Jawaban: B
38. Pengukuran kinerja publik berbeda karena…
A. Tidak ada target
B. Berorientasi nilai publik
C. Tidak terukur
D. Tidak penting
Jawaban: B
39. Kinerja pemerintahan dinilai dari…
A. Proses saja
B. Output dan outcome
C. Anggaran
D. Kepatuhan aturan
Jawaban: B
40. Sistem kinerja tanpa evaluasi akan menyebabkan…
A. Efektivitas tinggi
B. Formalitas administratif
C. Transparansi meningkat
D. Inovasi berkembang
Jawaban: B
41. Good governance menekankan…
A. Kekuasaan negara
B. Transparansi dan akuntabilitas
C. Sentralisasi
D. Dominasi birokrasi
Jawaban: B
42. Prinsip partisipasi berarti…
A. Masyarakat pasif
B. Keterlibatan publik dalam kebijakan
C. Kepatuhan warga
D. Kontrol elite
Jawaban: B
43. AKIP bertujuan untuk…
A. Administrasi rutin
B. Akuntabilitas kinerja
C. Laporan keuangan
D. Evaluasi politik
Jawaban: B
44. Variabel utama good governance meliputi…
A. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi
B. Efisiensi saja
C. Kepatuhan hukum
D. Struktur organisasi
Jawaban: A
45. Kegagalan good governance disebabkan oleh…
A. Partisipasi tinggi
B. Lemahnya integritas
C. Keterbukaan
D. Evaluasi kinerja
Jawaban: B
46. Akuntabilitas dalam good governance berarti bahwa penyelenggara pemerintahan harus…
A. Mematuhi atasan politik
B. Bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan dan sumber daya
C. Menghindari kritik publik
D. Mengutamakan stabilitas organisasi
Jawaban: B
47. Transparansi dalam pemerintahan publik paling tepat diwujudkan melalui…
A. Penambahan regulasi
B. Akses informasi yang mudah dan terbuka
C. Pengawasan internal ketat
D. Sentralisasi data
Jawaban: B
48. Hubungan AKIP dengan manajemen kinerja adalah…
A. AKIP hanya formalitas administrasi
B. AKIP alat utama pengukuran kinerja instansi
C. AKIP tidak berkaitan dengan kinerja
D. AKIP bersifat politis
Jawaban: B
49. Implementasi good governance gagal jika…
A. Partisipasi masyarakat meningkat
B. Birokrasi responsif
C. Integritas aparatur rendah
D. Sistem evaluasi berjalan
Jawaban: C
50. Prinsip rule of law dalam tata kelola pemerintahan berarti…
A. Kekuasaan pejabat tertinggi
B. Supremasi hukum dan keadilan
C. Kepatuhan administratif
D. Stabilitas politik
Jawaban: B
51. Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja pemerintahan bersifat…
A. Linear
B. Simbolik
C. Kausal dan kontekstual
D. Tidak berhubungan
Jawaban: C
52. Organisasi pemerintahan yang terlalu gemuk (overbureaucratic) cenderung menghasilkan…
A. Efektivitas tinggi
B. Pelayanan lambat
C. Inovasi cepat
D. Kinerja optimal
Jawaban: B
53. Manajemen pemerintahan modern menuntut birokrasi untuk bersifat…
A. Kaku dan patuh
B. Adaptif dan responsif
C. Sentralistik
D. Hierarkis
Jawaban: B
54. Desentralisasi tanpa kesiapan manajemen daerah akan menyebabkan…
A. Inovasi meningkat
B. Ketimpangan pelayanan
C. Efisiensi tinggi
D. Kinerja seragam
Jawaban: B
55. Peran kepemimpinan dalam manajemen pemerintahan terutama untuk…
A. Mengontrol bawahan
B. Menggerakkan perubahan
C. Menjaga status quo
D. Mengurangi konflik
Jawaban: B
56. Jika suatu daerah memiliki struktur organisasi ideal namun pelayanan buruk, penyebab paling mungkin adalah…
A. Regulasi pusat
B. Lemahnya manajemen dan kepemimpinan
C. Kekurangan anggaran
D. Kurangnya teknologi
Jawaban: B
57. Pelayanan publik yang baik lebih ditentukan oleh…
A. Banyaknya pegawai
B. Budaya organisasi pelayanan
C. Struktur hierarkis
D. Regulasi ketat
Jawaban: B
58. Dalam konteks NPM, masyarakat diposisikan sebagai…
A. Objek kebijakan
B. Warga pasif
C. Pelanggan layanan
D. Subordinat negara
Jawaban: C
59. Risiko terbesar penerapan NPM di sektor publik Indonesia adalah…
A. Kurangnya teknologi
B. Hilangnya nilai keadilan sosial
C. Kelebihan regulasi
D. Kinerja meningkat
Jawaban: B
60. Inovasi pelayanan publik gagal jika…
A. Didukung pimpinan
B. Berbasis kebutuhan masyarakat
C. Tidak diinternalisasi organisasi
D. Dievaluasi
Jawaban: C
61. Manajemen pemerintahan berbeda dengan manajemen swasta karena…
A. Tidak membutuhkan efisiensi
B. Mengelola nilai publik, bukan laba
C. Tidak membutuhkan kinerja
D. Tidak memiliki tujuan
Jawaban: B
62. Nilai publik dalam pemerintahan mencakup…
A. Keuntungan ekonomi
B. Keadilan, keadilan sosial, dan legitimasi
C. Kepuasan elite
D. Stabilitas kekuasaan
Jawaban: B
63. Birokrasi Weberian unggul dalam hal…
A. Inovasi
B. Kepastian hukum
C. Fleksibilitas
D. Partisipasi
Jawaban: B
64. Kritik utama terhadap birokrasi klasik adalah…
A. Terlalu demokratis
B. Lamban dan tidak responsif
C. Kurang aturan
D. Terlalu terbuka
Jawaban: B
65. Manajemen pemerintahan kontemporer mencoba menggabungkan…
A. Kekuasaan dan kontrol
B. Efisiensi dan nilai publik
C. Politik dan birokrasi
D. Regulasi dan kepentingan
Jawaban: B
66. Kebijakan publik yang baik harus didukung oleh…
A. Struktur formal
B. Manajemen implementasi
C. Kekuasaan politik
D. Anggaran besar
Jawaban: B
67. Banyak kebijakan gagal bukan karena desain, tetapi karena…
A. Anggaran kecil
B. Implementasi lemah
C. Kurang aturan
D. Kurang kontrol
Jawaban: B
68. Implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi antar…
A. Individu
B. Organisasi dan aktor
C. Regulasi
D. Anggaran
Jawaban: B
69. Pemerintahan efektif ditandai oleh…
A. Banyaknya program
B. Dampak nyata bagi masyarakat
C. Kepatuhan administrasi
D. Stabilitas birokrasi
Jawaban: B
70. Orientasi hasil dalam manajemen pemerintahan berarti fokus pada…
A. Prosedur
B. Outcome dan manfaat
C. Aturan
D. Struktur
Jawaban: B
71. Legitimasi pemerintahan modern terutama dibangun melalui…
A. Kekuasaan hukum
B. Pelayanan publik berkualitas
C. Stabilitas politik
D. Pengawasan internal
Jawaban: B
72. Pelayanan publik buruk akan berdampak pada…
A. Kepercayaan masyarakat
B. Efisiensi organisasi
C. Anggaran negara
D. Struktur pemerintahan
Jawaban: A
73. Reformasi birokrasi bertujuan utama untuk…
A. Merampingkan organisasi
B. Meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan
C. Menambah jabatan
D. Mengurangi pegawai
Jawaban: B
74. Etika administrasi publik penting karena…
A. Mengatur perilaku pribadi
B. Menjaga moral pelayanan publik
C. Mengontrol politik
D. Mengurangi konflik
Jawaban: B
75. Aparatur negara ideal adalah yang…
A. Taat aturan saja
B. Profesional dan berintegritas
C. Loyal pada atasan
D. Senior
Jawaban: B
76. Manajemen pemerintahan yang baik harus mampu menyeimbangkan…
A. Kekuasaan dan kepentingan
B. Efisiensi dan keadilan
C. Politik dan birokrasi
D. Regulasi dan kontrol
Jawaban: B
77. Good governance tanpa partisipasi publik akan menghasilkan…
A. Pemerintahan efektif
B. Legitimasi lemah
C. Inovasi tinggi
D. Transparansi kuat
Jawaban: B
78. Hubungan pemerintah dan masyarakat ideal bersifat…
A. Hierarkis
B. Transaksional
C. Kolaboratif
D. Formal
Jawaban: C
79. Evaluasi kinerja pemerintahan harus digunakan untuk…
A. Hukuman
B. Pembelajaran dan perbaikan
C. Kepentingan politik
D. Laporan formal
Jawaban: B
80. Manajemen pemerintahan yang gagal biasanya ditandai oleh…
A. Banyak program
B. Tidak adanya dampak nyata
C. Banyak regulasi
D. Banyak pegawai
Jawaban: B
81. Negara kuat bukan diukur dari…
A. Jumlah aparat
B. Kualitas pelayanan publik
C. Kepercayaan rakyat
D. Efektivitas kebijakan
Jawaban: A
82. Birokrasi modern harus berorientasi pada…
A. Kekuasaan
B. Pelayanan
C. Struktur
D. Aturan
Jawaban: B
83. Reformasi birokrasi tanpa perubahan budaya organisasi akan…
A. Berhasil
B. Gagal
C. Berjalan cepat
D. Stabil
Jawaban: B
84. Pelayanan publik adalah wajah nyata dari…
A. Negara
B. Pemerintah
C. Birokrasi
D. Hukum
Jawaban: A
85. Tujuan akhir tata kelola pemerintahan adalah…
A. Kepatuhan aturan
B. Kesejahteraan masyarakat
C. Stabilitas organisasi
D. Kekuasaan negara
Jawaban: B
91.Menurut Max Weber, birokrasi modern dibangun atas prinsip rasional-legal. Namun dalam praktik pemerintahan kontemporer, prinsip ini sering dikritik karena menghasilkan organisasi yang kaku dan lamban. Berdasarkan kritik tersebut, kelemahan utama birokrasi Weberian dalam konteks pelayanan publik adalah…
A. Kurangnya aturan tertulis
B. Dominasi kepemimpinan karismatik
C. Minimnya fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat
D. Tidak adanya pembagian kerja yang jelas
Jawaban: C
92.Dwight Waldo berpendapat bahwa administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, manajemen pemerintahan yang terlalu menekankan efisiensi berpotensi…
A. Meningkatkan legitimasi publik
B. Mengabaikan nilai keadilan dan kepentingan warga
C. Mempercepat pelayanan publik
D. Mengurangi konflik birokrasi
Jawaban: B
A. Pemerintah harus mengelola semua layanan sendiri
B. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan pelaksana tunggal
C. Pemerintah fokus pada pengawasan internal
D. Pemerintah mengurangi peran masyarakat
Jawaban: B
101.Menurut Herbert A. Simon, pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh bounded rationality. Implikasi konsep ini terhadap manajemen pemerintahan adalah bahwa…
A. Aparatur selalu mampu membuat keputusan optimal
B. Keputusan publik bersifat rasional sempurna
C. Keputusan sering bersifat “cukup memuaskan”, bukan paling ideal
D. Keputusan sepenuhnya ditentukan oleh regulasi
Jawaban: C
Mata kuliah FSPE4204 Tata Kelola Pemerintahan / IPEM4431 merupakan mata kuliah inti dalam rumpun Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Soal UAS biasanya menuntut pemahaman konseptual, analisis kritis, dan kemampuan membandingkan teori dengan praktik pemerintahan.
Artikel ini disusun untuk membantu mahasiswa UT S1–S2 dalam menghadapi UAS dengan pendekatan berpikir tingkat tinggi (HOTS).
115 Soal UAS UT FSPE4204 Tata Kelola Pemerintahan / IPEM4431 2026/2027
1. Konsep organisasi pemerintahan menurut pendekatan klasik menekankan pada…
A. Fleksibilitas dan inovasi
B. Hubungan informal
C. Hierarki dan pembagian kerja
D. Partisipasi masyarakat
Jawaban: C
2. Perbedaan mendasar organisasi publik dan privat terletak pada…
A. Sumber daya manusia
B. Tujuan pelayanan publik
C. Teknologi organisasi
D. Sistem informasi
Jawaban: B
3. Organisasi pemerintahan dibentuk terutama untuk mencapai…
A. Efisiensi laba
B. Kepuasan pelanggan
C. Kepentingan publik
D. Stabilitas internal
Jawaban: C
4. Prinsip rasionalitas dalam organisasi pemerintahan berarti…
A. Semua keputusan bersifat politis
B. Keputusan berbasis kepentingan elite
C. Keputusan berbasis aturan dan tujuan
D. Keputusan mengikuti tekanan publik
Jawaban: C
5. Konsep manajemen pemerintahan berkembang karena…
A. Kegagalan demokrasi
B. Kompleksitas tugas negara
C. Globalisasi budaya
D. Tekanan sektor swasta
Jawaban: B
6. Hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan bersifat…
A. Terpisah
B. Bertentangan
C. Saling melengkapi
D. Tidak berhubungan
Jawaban: C
7. Tujuan ideal organisasi pemerintahan adalah…
A. Efisiensi maksimal
B. Stabilitas kekuasaan
C. Pelayanan publik optimal
D. Kepatuhan birokrasi
Jawaban: C
8. Perkembangan ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh…
A. Administrasi negara dan manajemen
B. Sosiologi murni
C. Ilmu politik normatif
D. Ekonomi mikro
Jawaban: A
9. Manajemen pemerintahan berfungsi untuk…
A. Mengendalikan politik
B. Mengoptimalkan sumber daya publik
C. Menghilangkan konflik
D. Mengurangi partisipasi
Jawaban: B
10. Integrasi organisasi dan manajemen menciptakan…
A. Birokrasi kaku
B. Pemerintahan adaptif
C. Pemerintahan tertutup
D. Pemerintahan sentralistik
Jawaban: B
11. Struktur organisasi pemerintahan ideal harus memperhatikan…
A. Jumlah pegawai
B. Beban kerja dan fungsi
C. Kepentingan politik
D. Usia organisasi
Jawaban: B
12. Analisis kebutuhan struktur organisasi bertujuan untuk…
A. Menambah jabatan
B. Meningkatkan efektivitas
C. Memperluas birokrasi
D. Memperkuat kekuasaan
Jawaban: B
13. Organisasi efektif ditandai oleh…
A. Banyaknya aturan
B. Kesesuaian struktur dan tugas
C. Sentralisasi keputusan
D. Stabilitas jabatan
Jawaban: B
14. Tata kerja pemerintahan mengatur tentang…
A. Hubungan politik
B. Prosedur dan mekanisme kerja
C. Sistem penggajian
D. Etika pribadi
Jawaban: B
15. Restrukturisasi organisasi pemerintahan dilakukan bila…
A. Pegawai bertambah
B. Fungsi tidak optimal
C. Anggaran meningkat
D. Pimpinan berganti
Jawaban: B
16. Perencanaan dalam pemerintahan bertujuan untuk…
A. Menyusun anggaran
B. Menentukan arah kebijakan
C. Mengawasi pegawai
D. Menyusun laporan
Jawaban: B
17. Pengorganisasian berarti…
A. Membagi tugas dan wewenang
B. Mengawasi kinerja
C. Menilai hasil
D. Mengendalikan konflik
Jawaban: A
18. Pendelegasian wewenang penting karena…
A. Mengurangi tanggung jawab
B. Mempercepat pengambilan keputusan
C. Menghindari konflik
D. Mengurangi beban kerja
Jawaban: B
19. Rentang pengawasan berkaitan dengan…
A. Jumlah bawahan yang diawasi
B. Tingkat pendidikan pegawai
C. Sistem penggajian
D. Teknologi informasi
Jawaban: A
20. Fungsi manajemen pemerintahan bersifat…
A. Linear
B. Siklus berkelanjutan
C. Terpisah
D. Statis
Jawaban: B
21. Desentralisasi bertujuan untuk…
A. Memusatkan kekuasaan
B. Mendekatkan pelayanan
C. Mengurangi anggaran
D. Menyeragamkan kebijakan
Jawaban: B
22. Manajemen pemerintahan daerah harus menyesuaikan dengan…
A. Kepentingan pusat
B. Kondisi lokal
C. Arahan politik
D. Tekanan pasar
Jawaban: B
23. Kecamatan berfungsi sebagai…
A. Unit otonom penuh
B. Perpanjangan tangan kabupaten
C. Organisasi privat
D. Lembaga politik
Jawaban: B
24. Desa memiliki kewenangan berdasarkan…
A. Penugasan pusat
B. Hak asal-usul
C. Kepentingan elite
D. Instruksi kementerian
Jawaban: B
25. Manajemen desa modern menekankan…
A. Administrasi rutin
B. Pemberdayaan masyarakat
C. Kontrol birokrasi
D. Kepatuhan struktural
Jawaban: B
26. Kepemimpinan pemerintahan efektif ditentukan oleh…
A. Jabatan formal
B. Kemampuan mempengaruhi
C. Senioritas
D. Kekuasaan politik
Jawaban: B
27. Asas manajemen pemerintahan bertujuan untuk…
A. Membatasi inovasi
B. Menjamin kepastian kerja
C. Menciptakan keteraturan
D. Menjaga status quo
Jawaban: C
28. Faktor internal manajemen pemerintahan meliputi…
A. Regulasi nasional
B. Budaya organisasi
C. Tekanan publik
D. Globalisasi
Jawaban: B
29. Faktor eksternal manajemen pemerintahan adalah…
A. Struktur organisasi
B. Kompetensi pegawai
C. Lingkungan sosial-politik
D. Sistem kerja
Jawaban: C
30. Kepemimpinan transformasional dicirikan oleh…
A. Kontrol ketat
B. Visi dan inspirasi
C. Aturan kaku
D. Pengawasan berlebih
Jawaban: B
31. NPM menekankan prinsip…
A. Kepatuhan birokrasi
B. Efisiensi dan kinerja
C. Sentralisasi
D. Hierarki ketat
Jawaban: B
32. Perbedaan manajemen tradisional dan NPM terletak pada…
A. Struktur formal
B. Orientasi hasil
C. Regulasi
D. Legalitas
Jawaban: B
33. Inovasi pemerintahan bertujuan untuk…
A. Menambah prosedur
B. Meningkatkan kualitas layanan
C. Mengurangi akuntabilitas
D. Memperluas birokrasi
Jawaban: B
34. Risiko penerapan NPM adalah…
A. Kurangnya efisiensi
B. Komersialisasi pelayanan publik
C. Meningkatnya partisipasi
D. Transparansi berlebih
Jawaban: B
35. Inovasi efektif memerlukan…
A. Kepemimpinan adaptif
B. Aturan kaku
C. Struktur tertutup
D. Kontrol politik
Jawaban: A
36. Manajemen kinerja bertujuan untuk…
A. Menilai individu
B. Meningkatkan efektivitas organisasi
C. Menghukum pegawai
D. Mengurangi anggaran
Jawaban: B
37. Indikator kinerja harus bersifat…
A. Subjektif
B. Terukur
C. Fleksibel
D. Politis
Jawaban: B
38. Pengukuran kinerja publik berbeda karena…
A. Tidak ada target
B. Berorientasi nilai publik
C. Tidak terukur
D. Tidak penting
Jawaban: B
39. Kinerja pemerintahan dinilai dari…
A. Proses saja
B. Output dan outcome
C. Anggaran
D. Kepatuhan aturan
Jawaban: B
40. Sistem kinerja tanpa evaluasi akan menyebabkan…
A. Efektivitas tinggi
B. Formalitas administratif
C. Transparansi meningkat
D. Inovasi berkembang
Jawaban: B
41. Good governance menekankan…
A. Kekuasaan negara
B. Transparansi dan akuntabilitas
C. Sentralisasi
D. Dominasi birokrasi
Jawaban: B
42. Prinsip partisipasi berarti…
A. Masyarakat pasif
B. Keterlibatan publik dalam kebijakan
C. Kepatuhan warga
D. Kontrol elite
Jawaban: B
43. AKIP bertujuan untuk…
A. Administrasi rutin
B. Akuntabilitas kinerja
C. Laporan keuangan
D. Evaluasi politik
Jawaban: B
44. Variabel utama good governance meliputi…
A. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi
B. Efisiensi saja
C. Kepatuhan hukum
D. Struktur organisasi
Jawaban: A
45. Kegagalan good governance disebabkan oleh…
A. Partisipasi tinggi
B. Lemahnya integritas
C. Keterbukaan
D. Evaluasi kinerja
Jawaban: B
46. Akuntabilitas dalam good governance berarti bahwa penyelenggara pemerintahan harus…
A. Mematuhi atasan politik
B. Bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan dan sumber daya
C. Menghindari kritik publik
D. Mengutamakan stabilitas organisasi
Jawaban: B
47. Transparansi dalam pemerintahan publik paling tepat diwujudkan melalui…
A. Penambahan regulasi
B. Akses informasi yang mudah dan terbuka
C. Pengawasan internal ketat
D. Sentralisasi data
Jawaban: B
48. Hubungan AKIP dengan manajemen kinerja adalah…
A. AKIP hanya formalitas administrasi
B. AKIP alat utama pengukuran kinerja instansi
C. AKIP tidak berkaitan dengan kinerja
D. AKIP bersifat politis
Jawaban: B
49. Implementasi good governance gagal jika…
A. Partisipasi masyarakat meningkat
B. Birokrasi responsif
C. Integritas aparatur rendah
D. Sistem evaluasi berjalan
Jawaban: C
50. Prinsip rule of law dalam tata kelola pemerintahan berarti…
A. Kekuasaan pejabat tertinggi
B. Supremasi hukum dan keadilan
C. Kepatuhan administratif
D. Stabilitas politik
Jawaban: B
51. Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja pemerintahan bersifat…
A. Linear
B. Simbolik
C. Kausal dan kontekstual
D. Tidak berhubungan
Jawaban: C
52. Organisasi pemerintahan yang terlalu gemuk (overbureaucratic) cenderung menghasilkan…
A. Efektivitas tinggi
B. Pelayanan lambat
C. Inovasi cepat
D. Kinerja optimal
Jawaban: B
53. Manajemen pemerintahan modern menuntut birokrasi untuk bersifat…
A. Kaku dan patuh
B. Adaptif dan responsif
C. Sentralistik
D. Hierarkis
Jawaban: B
54. Desentralisasi tanpa kesiapan manajemen daerah akan menyebabkan…
A. Inovasi meningkat
B. Ketimpangan pelayanan
C. Efisiensi tinggi
D. Kinerja seragam
Jawaban: B
55. Peran kepemimpinan dalam manajemen pemerintahan terutama untuk…
A. Mengontrol bawahan
B. Menggerakkan perubahan
C. Menjaga status quo
D. Mengurangi konflik
Jawaban: B
56. Jika suatu daerah memiliki struktur organisasi ideal namun pelayanan buruk, penyebab paling mungkin adalah…
A. Regulasi pusat
B. Lemahnya manajemen dan kepemimpinan
C. Kekurangan anggaran
D. Kurangnya teknologi
Jawaban: B
57. Pelayanan publik yang baik lebih ditentukan oleh…
A. Banyaknya pegawai
B. Budaya organisasi pelayanan
C. Struktur hierarkis
D. Regulasi ketat
Jawaban: B
58. Dalam konteks NPM, masyarakat diposisikan sebagai…
A. Objek kebijakan
B. Warga pasif
C. Pelanggan layanan
D. Subordinat negara
Jawaban: C
59. Risiko terbesar penerapan NPM di sektor publik Indonesia adalah…
A. Kurangnya teknologi
B. Hilangnya nilai keadilan sosial
C. Kelebihan regulasi
D. Kinerja meningkat
Jawaban: B
60. Inovasi pelayanan publik gagal jika…
A. Didukung pimpinan
B. Berbasis kebutuhan masyarakat
C. Tidak diinternalisasi organisasi
D. Dievaluasi
Jawaban: C
61. Manajemen pemerintahan berbeda dengan manajemen swasta karena…
A. Tidak membutuhkan efisiensi
B. Mengelola nilai publik, bukan laba
C. Tidak membutuhkan kinerja
D. Tidak memiliki tujuan
Jawaban: B
62. Nilai publik dalam pemerintahan mencakup…
A. Keuntungan ekonomi
B. Keadilan, keadilan sosial, dan legitimasi
C. Kepuasan elite
D. Stabilitas kekuasaan
Jawaban: B
63. Birokrasi Weberian unggul dalam hal…
A. Inovasi
B. Kepastian hukum
C. Fleksibilitas
D. Partisipasi
Jawaban: B
64. Kritik utama terhadap birokrasi klasik adalah…
A. Terlalu demokratis
B. Lamban dan tidak responsif
C. Kurang aturan
D. Terlalu terbuka
Jawaban: B
65. Manajemen pemerintahan kontemporer mencoba menggabungkan…
A. Kekuasaan dan kontrol
B. Efisiensi dan nilai publik
C. Politik dan birokrasi
D. Regulasi dan kepentingan
Jawaban: B
66. Kebijakan publik yang baik harus didukung oleh…
A. Struktur formal
B. Manajemen implementasi
C. Kekuasaan politik
D. Anggaran besar
Jawaban: B
67. Banyak kebijakan gagal bukan karena desain, tetapi karena…
A. Anggaran kecil
B. Implementasi lemah
C. Kurang aturan
D. Kurang kontrol
Jawaban: B
68. Implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi antar…
A. Individu
B. Organisasi dan aktor
C. Regulasi
D. Anggaran
Jawaban: B
69. Pemerintahan efektif ditandai oleh…
A. Banyaknya program
B. Dampak nyata bagi masyarakat
C. Kepatuhan administrasi
D. Stabilitas birokrasi
Jawaban: B
70. Orientasi hasil dalam manajemen pemerintahan berarti fokus pada…
A. Prosedur
B. Outcome dan manfaat
C. Aturan
D. Struktur
Jawaban: B
71. Legitimasi pemerintahan modern terutama dibangun melalui…
A. Kekuasaan hukum
B. Pelayanan publik berkualitas
C. Stabilitas politik
D. Pengawasan internal
Jawaban: B
72. Pelayanan publik buruk akan berdampak pada…
A. Kepercayaan masyarakat
B. Efisiensi organisasi
C. Anggaran negara
D. Struktur pemerintahan
Jawaban: A
73. Reformasi birokrasi bertujuan utama untuk…
A. Merampingkan organisasi
B. Meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan
C. Menambah jabatan
D. Mengurangi pegawai
Jawaban: B
74. Etika administrasi publik penting karena…
A. Mengatur perilaku pribadi
B. Menjaga moral pelayanan publik
C. Mengontrol politik
D. Mengurangi konflik
Jawaban: B
75. Aparatur negara ideal adalah yang…
A. Taat aturan saja
B. Profesional dan berintegritas
C. Loyal pada atasan
D. Senior
Jawaban: B
76. Manajemen pemerintahan yang baik harus mampu menyeimbangkan…
A. Kekuasaan dan kepentingan
B. Efisiensi dan keadilan
C. Politik dan birokrasi
D. Regulasi dan kontrol
Jawaban: B
77. Good governance tanpa partisipasi publik akan menghasilkan…
A. Pemerintahan efektif
B. Legitimasi lemah
C. Inovasi tinggi
D. Transparansi kuat
Jawaban: B
78. Hubungan pemerintah dan masyarakat ideal bersifat…
A. Hierarkis
B. Transaksional
C. Kolaboratif
D. Formal
Jawaban: C
79. Evaluasi kinerja pemerintahan harus digunakan untuk…
A. Hukuman
B. Pembelajaran dan perbaikan
C. Kepentingan politik
D. Laporan formal
Jawaban: B
80. Manajemen pemerintahan yang gagal biasanya ditandai oleh…
A. Banyak program
B. Tidak adanya dampak nyata
C. Banyak regulasi
D. Banyak pegawai
Jawaban: B
81. Negara kuat bukan diukur dari…
A. Jumlah aparat
B. Kualitas pelayanan publik
C. Kepercayaan rakyat
D. Efektivitas kebijakan
Jawaban: A
82. Birokrasi modern harus berorientasi pada…
A. Kekuasaan
B. Pelayanan
C. Struktur
D. Aturan
Jawaban: B
83. Reformasi birokrasi tanpa perubahan budaya organisasi akan…
A. Berhasil
B. Gagal
C. Berjalan cepat
D. Stabil
Jawaban: B
84. Pelayanan publik adalah wajah nyata dari…
A. Negara
B. Pemerintah
C. Birokrasi
D. Hukum
Jawaban: A
85. Tujuan akhir tata kelola pemerintahan adalah…
A. Kepatuhan aturan
B. Kesejahteraan masyarakat
C. Stabilitas organisasi
D. Kekuasaan negara
Jawaban: B
91.Menurut Max Weber, birokrasi modern dibangun atas prinsip rasional-legal. Namun dalam praktik pemerintahan kontemporer, prinsip ini sering dikritik karena menghasilkan organisasi yang kaku dan lamban. Berdasarkan kritik tersebut, kelemahan utama birokrasi Weberian dalam konteks pelayanan publik adalah…
A. Kurangnya aturan tertulis
B. Dominasi kepemimpinan karismatik
C. Minimnya fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat
D. Tidak adanya pembagian kerja yang jelas
Jawaban: C
92.Dwight Waldo berpendapat bahwa administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, manajemen pemerintahan yang terlalu menekankan efisiensi berpotensi…
A. Meningkatkan legitimasi publik
B. Mengabaikan nilai keadilan dan kepentingan warga
C. Mempercepat pelayanan publik
D. Mengurangi konflik birokrasi
Jawaban: B
93.Menurut Osborne dan Gaebler (1992), pemerintahan yang wirausaha (entrepreneurial government) seharusnya “mengemudi, bukan mendayung”. Makna konseptual dari pernyataan ini adalah…
A. Pemerintah harus mengelola semua layanan sendiri
B. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan pelaksana tunggal
C. Pemerintah fokus pada pengawasan internal
D. Pemerintah mengurangi peran masyarakat
Jawaban: B
94.Christopher Hood menjelaskan bahwa New Public Management (NPM) menekankan pada pengukuran kinerja dan orientasi hasil. Namun, penerapan NPM di sektor publik Indonesia sering dikritik karena…
A. Tidak meningkatkan efisiensi
B. Menghilangkan sistem akuntabilitas
C. Berpotensi menggeser nilai publik menjadi logika pasar
D. Tidak membutuhkan evaluasi kinerja
Jawaban: C
A. Tidak meningkatkan efisiensi
B. Menghilangkan sistem akuntabilitas
C. Berpotensi menggeser nilai publik menjadi logika pasar
D. Tidak membutuhkan evaluasi kinerja
Jawaban: C
95.Menurut Denhardt & Denhardt dalam konsep New Public Service, peran utama aparatur negara adalah…
A. Mengendalikan masyarakat
B. Mengelola pelanggan
C. Melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan
D. Mengoptimalkan keuntungan organisasi
Jawaban: C
A. Mengendalikan masyarakat
B. Mengelola pelanggan
C. Melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan
D. Mengoptimalkan keuntungan organisasi
Jawaban: C
96.Dalam teori organisasi pemerintahan, Henry Fayol menekankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Jika fungsi pengendalian tidak berjalan efektif, maka dampak paling mungkin adalah…
A. Visi organisasi menjadi tidak jelas
B. Terjadinya penyimpangan kinerja dari rencana
C. Hilangnya legitimasi politik
D. Meningkatnya partisipasi publik
Jawaban: B
A. Visi organisasi menjadi tidak jelas
B. Terjadinya penyimpangan kinerja dari rencana
C. Hilangnya legitimasi politik
D. Meningkatnya partisipasi publik
Jawaban: B
97.Menurut perspektif good governance UNDP, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena…
A. Mengurangi beban pemerintah
B. Menjamin stabilitas politik
C. Meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan publik
D. Mempercepat proses birokrasi
Jawaban: C
A. Mengurangi beban pemerintah
B. Menjamin stabilitas politik
C. Meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan publik
D. Mempercepat proses birokrasi
Jawaban: C
98.Dalam konteks AKIP, Mahsun menegaskan bahwa pengukuran kinerja pemerintah seharusnya lebih menekankan pada…
A. Kepatuhan administratif
B. Penyerapan anggaran
C. Outcome dan manfaat bagi masyarakat
D. Jumlah program yang dilaksanakan
Jawaban: C
A. Kepatuhan administratif
B. Penyerapan anggaran
C. Outcome dan manfaat bagi masyarakat
D. Jumlah program yang dilaksanakan
Jawaban: C
99.Menurut pandangan Rosenbloom, administrasi publik berada pada persimpangan antara manajemen, hukum, dan politik. Konsekuensi dari pandangan ini adalah…
A. Administrasi publik harus netral nilai
B. Manajemen pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan hukum
C. Pelayanan publik murni bersifat teknis
D. Administrasi publik hanya alat kekuasaan
Jawaban: B
A. Administrasi publik harus netral nilai
B. Manajemen pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan hukum
C. Pelayanan publik murni bersifat teknis
D. Administrasi publik hanya alat kekuasaan
Jawaban: B
100.Dalam perspektif ekologi pemerintahan, sebagaimana dikemukakan Riggs, kegagalan manajemen pemerintahan di negara berkembang sering disebabkan oleh…
A. Kelebihan sumber daya
B. Ketidaksesuaian antara struktur formal dan realitas sosial
C. Kurangnya regulasi
D. Terlalu banyak inovasi
Jawaban: B
A. Kelebihan sumber daya
B. Ketidaksesuaian antara struktur formal dan realitas sosial
C. Kurangnya regulasi
D. Terlalu banyak inovasi
Jawaban: B
101.Menurut Herbert A. Simon, pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh bounded rationality. Implikasi konsep ini terhadap manajemen pemerintahan adalah bahwa…
A. Aparatur selalu mampu membuat keputusan optimal
B. Keputusan publik bersifat rasional sempurna
C. Keputusan sering bersifat “cukup memuaskan”, bukan paling ideal
D. Keputusan sepenuhnya ditentukan oleh regulasi
Jawaban: C
102.Dalam konteks hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan, Gulick dengan konsep POSDCORB menegaskan pentingnya koordinasi. Jika koordinasi lemah, dampak paling serius bagi pemerintahan adalah…
A. Struktur organisasi menjadi gemuk
B. Terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar unit
C. Anggaran menjadi kecil
D. Kepemimpinan menjadi otoriter
Jawaban: B
A. Struktur organisasi menjadi gemuk
B. Terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar unit
C. Anggaran menjadi kecil
D. Kepemimpinan menjadi otoriter
Jawaban: B
103.Menurut Riggs dalam teori ekologi administrasi, negara berkembang sering mengalami kondisi prismatic society. Ciri utama kondisi ini dalam praktik pemerintahan adalah…
A. Sistem pemerintahan stabil dan konsisten
B. Struktur modern berjalan efektif
C. Ketidaksinkronan antara aturan formal dan praktik nyata
D. Pemerintahan bebas dari konflik kepentingan
Jawaban: C
A. Sistem pemerintahan stabil dan konsisten
B. Struktur modern berjalan efektif
C. Ketidaksinkronan antara aturan formal dan praktik nyata
D. Pemerintahan bebas dari konflik kepentingan
Jawaban: C
104.Dwight Waldo mengkritik pandangan administrasi publik klasik karena terlalu menekankan efisiensi. Menurut Waldo, risiko terbesar dari pendekatan tersebut adalah…
A. Lambatnya pelayanan
B. Hilangnya nilai demokrasi dan kepentingan publik
C. Rendahnya produktivitas
D. Kurangnya kontrol internal
Jawaban: B
A. Lambatnya pelayanan
B. Hilangnya nilai demokrasi dan kepentingan publik
C. Rendahnya produktivitas
D. Kurangnya kontrol internal
Jawaban: B
105.Menurut Denhardt & Denhardt (New Public Service), perbedaan paling mendasar antara NPM dan NPS adalah pada cara memandang masyarakat sebagai…
A. Objek kebijakan
B. Konsumen layanan
C. Warga negara dengan hak dan kewajiban
D. Target kinerja
Jawaban: C
A. Objek kebijakan
B. Konsumen layanan
C. Warga negara dengan hak dan kewajiban
D. Target kinerja
Jawaban: C
106.Christopher Hood menyebutkan bahwa salah satu doktrin NPM adalah hands-on professional management. Dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, doktrin ini sering gagal karena…
A. Kurangnya teknologi
B. Lemahnya kapasitas manajerial pimpinan birokrasi
C. Kelebihan pegawai
D. Minimnya regulasi pusat
Jawaban: B
A. Kurangnya teknologi
B. Lemahnya kapasitas manajerial pimpinan birokrasi
C. Kelebihan pegawai
D. Minimnya regulasi pusat
Jawaban: B
107.Menurut Osborne, inovasi dalam pemerintahan hanya akan berkelanjutan jika…
A. Didukung anggaran besar
B. Menjadi proyek jangka pendek
C. Terlembagakan dalam sistem dan budaya organisasi
D. Dipimpin oleh konsultan swasta
Jawaban: C
A. Didukung anggaran besar
B. Menjadi proyek jangka pendek
C. Terlembagakan dalam sistem dan budaya organisasi
D. Dipimpin oleh konsultan swasta
Jawaban: C
108.Dalam perspektif good governance, transparansi tanpa akuntabilitas berpotensi menghasilkan…
A. Kepercayaan publik
B. Informasi tanpa tanggung jawab
C. Efisiensi tinggi
D. Pelayanan cepat
Jawaban: B
A. Kepercayaan publik
B. Informasi tanpa tanggung jawab
C. Efisiensi tinggi
D. Pelayanan cepat
Jawaban: B
109.Menurut Mahsun, kegagalan sistem AKIP di banyak instansi pemerintah lebih disebabkan oleh…
A. Tidak adanya indikator kinerja
B. Orientasi laporan formal, bukan pembelajaran kinerja
C. Kurangnya regulasi
D. Keterbatasan teknologi informasi
Jawaban: B
A. Tidak adanya indikator kinerja
B. Orientasi laporan formal, bukan pembelajaran kinerja
C. Kurangnya regulasi
D. Keterbatasan teknologi informasi
Jawaban: B
110.Rosenbloom menyatakan bahwa administrasi publik berada pada tiga perspektif utama. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa aparatur pemerintah harus mampu…
A. Menghindari politik
B. Menjalankan fungsi teknis semata
C. Menyeimbangkan aspek manajerial, hukum, dan politik
D. Fokus pada efisiensi organisasi
Jawaban: C
A. Menghindari politik
B. Menjalankan fungsi teknis semata
C. Menyeimbangkan aspek manajerial, hukum, dan politik
D. Fokus pada efisiensi organisasi
Jawaban: C
111.Menurut teori kepemimpinan pemerintahan, efektivitas seorang pemimpin birokrasi lebih ditentukan oleh…
A. Jabatan struktural
B. Masa kerja
C. Kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan organisasi
D. Kedekatan politik
Jawaban: C
A. Jabatan struktural
B. Masa kerja
C. Kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan organisasi
D. Kedekatan politik
Jawaban: C
112.Dalam konteks manajemen pemerintahan pusat dan daerah, desentralisasi fiskal tanpa penguatan kapasitas daerah akan berdampak pada…
A. Pemerataan pelayanan
B. Peningkatan inovasi
C. Ketimpangan kualitas layanan antar daerah
D. Efisiensi nasional
Jawaban: C
A. Pemerataan pelayanan
B. Peningkatan inovasi
C. Ketimpangan kualitas layanan antar daerah
D. Efisiensi nasional
Jawaban: C
113.Menurut teori organisasi, rentang kendali (span of control) yang terlalu lebar dalam birokrasi pemerintahan berisiko menyebabkan…
A. Efisiensi meningkat
B. Pengawasan tidak efektif
C. Koordinasi lebih cepat
D. Kinerja optimal
Jawaban:
A. Efisiensi meningkat
B. Pengawasan tidak efektif
C. Koordinasi lebih cepat
D. Kinerja optimal
Jawaban:
114.Dalam perspektif manajemen publik baru, ukuran keberhasilan kebijakan publik seharusnya diukur dari…
A. Banyaknya aturan
B. Tingkat penyerapan anggaran
C. Dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat
D. Kepatuhan prosedural
Jawaban: C
A. Banyaknya aturan
B. Tingkat penyerapan anggaran
C. Dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat
D. Kepatuhan prosedural
Jawaban: C
115.Menurut konsep value for money, pengelolaan pemerintahan yang baik harus mampu menyeimbangkan…
A. Politik dan kekuasaan
B. Efisiensi, efektivitas, dan ekonomi
C. Regulasi dan kontrol
D. Struktur dan jabatan
Jawaban: B
A. Politik dan kekuasaan
B. Efisiensi, efektivitas, dan ekonomi
C. Regulasi dan kontrol
D. Struktur dan jabatan
Jawaban: B
Tidak ada komentar untuk "115 Soal UAS UT FSPE4204 Tata Kelola Pemerintahan / IPEM4431, Lengkap Jawaban Benar"
Posting Komentar